Penempatan Tenaga Kerja Lampaui Target, Angka Pengangguran di Bantul Turun

TIMESINDONESIA, BANTUL – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul menyebut jumlah pengangguran terbuka tahun 2023 di wilayah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penurunan angka pengganguran itu mencapai 0,2 persen atau menjadi 3,97 persen dari sebelumnya yang mencapai 4,02 persen.

Advertisement

"Data pengganguran di tahun 2023 tingkat pengangguran terbukanya itu 4,02 persen, data di Februari 2023 sudah terjadi tren penurunan 0,2 persen. Sekarang menjadi 3,97 persen," ujar Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widiastuti, Minggu (12/11/2023).

Penurunan angka pengangguran itu karena pihaknya telah melakukan  berbagai program strategis diantaranya. Penempatan tenaga kerja, melakukan pelbagai program pelatihan, dan  program hubungan industrial. 

"Dengan langkah-langkah ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap penurunan angka pengganguran ke depannya," tandasnya.

Istirul menyampaikan seperti misalnya, penempatan tenaga kerja. Di mana pihaknya terus menggenjot angka penempatannya. 

Sehingga penempatan tenaga kerja melampaui target dari Rencana Strategis (Renstra) 2023 yang ditargetkan 2650 tenaga kerja namun sampai November 2023 ini telah mencapai 3000 an tenaga kerja. 

"Alhamdulillah sampai bulan ini target kita penempatan kerja kita baik antar kerja lokal, antar kerja daerah, antar kerja antar negara, sudah melebihi target. Target di rentra kita ditahun 2023 ini untuk penempatan tenaga kerja 2650 nah ini sampai November ini sudah mencapai angka 3000 an," ucapnya.

"Itu khusus penempatan tenaga kerja kalau untuk serapan tenaga kerja di dinas disupport oleh berbagai macam program itu sudah melebihi target yang ditentukan jadi kita untuk serapan tenaga kerja sudah hampir 12 ribu sekian," sambungnya.

Ia mengungkapkan untuk menangani persoalan tunakaryan ini perlu kerjasama dengan berbagai stakeholder karena tidak mungkin permasalahan tersebut hanya dibebankan kepada Disnakertrans. 

Menurutnya berbagai program untuk menanggulangi pengangguran juga ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, sehingga dibutuhkan sinergitas untuk mengatasi persoalan sosial tersebut.

"Kami selaku OPD yang membidangi ketenagakerjaan itu terkait dengan sektor ketenagakerjaan memang kita banyak melakukan program program untuk membantu bupati dalam menurunkan angka pengganguran. Tapi tentunya angka pengganguran tidak bisa dicapai kalau tidak keroyokan dari seluruh OPD," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.