Sarasehan KTNA, Pemkab Bahas Permasalahan Pupuk Bersubsidi di Sumba Timur

TIMESINDONESIA, SUMBA TIMUR – Dalam kegiatan sarasehan dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bahas berbagai permasalahan pupuk bersubsdi di Kabupaten Sumba Timur.

“Sarasehan dengan KTNA ini kita bahas berbagai permasalan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumba Timur,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nicolas Pandarangga, Kamis (30/11/2023).

Advertisement

Ia mengatakan, selain permasalahan pupuk bersubsidi pihaknya juga membahas soal penyusunan program penyuluhan pertanian, evaluasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seta penyaluran pupuk bersubsidi.   

Menurut Nico, pupuk bersubsidi merupakan hal terpenting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, holtikultura maupun tanaman perkebunan sehingga keberadaan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan sangat diharapkan petani di Kabupaten Sumba Timur.

Ia menjelaskan, kuota pupuk bersubsidi di Sumba Timur tahun 2023 sangat besar dibanding tahun 2022 dimana pupuk Urea sebanyak 4.104 ton, pupuk NPK 7.299 ton bila dibanding tahun 2022 dimana Urea hanya 1000 ton dan NPK 2000 ton namun pembelian atau tebusan oleh petani sampai kondisi akhir November 2023 masih sangat rendah.

Seperti pupuk Urea tambah dia, baru 939 ton atau 24,9 persen dan NPK baru sebanyak 1.929 ton atau 26,42 persen. Oleh sebab itu kita juga hadirkan pihak distributor, pengecer dan semua penyuluh pertanian yang ada di Sumba Timur terkait soal pupuk bersubsidi.

“Ini untuk kita mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk kita antisipasi perbaikan anggaran tahun 2024 yang waktunya hanya tinggal sebulan lagi,” ujarnya.

Bupati Sumba Timur Khristofel Praing secara terpisah menyampaikan, mimbar sarasehan bersama KTNA adalah forum organisasi profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan bersifat independen.

Berbicara soal pupuk bersubsidi adalah hal yang sangat penting bagi para petani di Sumba Timur. oleh karena harganya sangat terjangkau karena subsidi oleh pemerintah sebesar 75-80 persen dari harga pupuk non subsidi juga sudah lengkap dan terpercaya karena langsung diawasi oleh pemeritah.

“Saya juga berharap peran penyuluh pertanian di lapangan untuk membantu petani tentang pentingnya pemupukan serta jelaskan alur penebusan pupuk bersubsidi sehingga petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” harap Khristofel.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.