71 Miliar, Anggaran untuk Pilkada Lamongan 2024

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Lamongan 2024.

Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 tersebut dilakukan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, di ruang kerja Bupati Lamongan, Senin (11/12/2023).

Advertisement

Mahrus menuturkan, penandatanganan NPHD ini merupakan wujud komitmen bersama berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.

"KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah awal dengan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran. Dan penandatanganan NPHD ini demi mendukung terwujudnya Pilkada 2024 berkualitas di Kabupaten Lamongan," kata Mahrus, usai kegiatan Media Gathering bertajuk "Peran Media Massa Dalam Pemberitaan Dan Penyiaran Tahapan Pemilu 2024", di kantor KPU Lamongan, Senin (11/12/2023).

Mahrus mengungkapkan, NPHD yang telah disepakati untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 senilai Rp 71.516.100.000. Proses pencairan NPHD nantinya dilakukan 2 tahap.

"Sesuai dengan Permendagri, pencairan tahap pertama 40 persen, kemudian tahap kedua 60 persen," tuturnya.

Menurut Mahrus, dengan NPHD tersebut, KPU Lamongan siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada tahun 2024, sehingga dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar perhelatan pemilihan kepala daerah di Lamongan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Alhamdulillah penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Lamongan telah berjalan lancar pada Senin (11/12/2023) di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan. Semoga dengan diawali NPHD ini sampai akhir tahapan Pilkada 2023 Lamongan diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan," ujarnya.

Menurut Mahrus, NPHD sebesar Rp 71.516.100.000 tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan, meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih dan lain-lain.

Kemudian, tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara termasuk membiayai pengadaan logistik pilkada.

"KPU Lamongan mengedepankan prinsip hemat dan efisien. Pihaknya, aku Mahrus, juga memahami kondisi keuangan pemerintah daerah," ucap Mahrus.

Selain mengenai NPHD Pilkada 2024, Mahrus juga menyampaikan tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Mahrus menambahkan, melalui Media Gathering yang baru digelar, diharapkan dapat terbentuk sinergitas yang baik untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan sejuk. "Harapan kami ke depan teman-teman pers ikut mengawal jalannya Pemilu," ucap Mahrus. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.