Menteri PUPR RI Basuki akan Pindah ke Ibu Kota Nusantara Juli 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono berencana untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada bulan Juli 2024.

Menteri PUPR RI mengatakan pemindahan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memindahkan ribuan ASN ke IKN, yang dijadwalkan mulai Juli hingga November 2024.

Advertisement

Pada saat berbincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR RI di Jakarta, Menteri PUPR RI menyampaikan niatnya untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara pada bulan Juli. Beliau mengajak para ASN yang berminat untuk ikut dalam pemindahan ini.

 "Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?," kata Menteri PUPR RI, Jumat (2/2/2024).

Rencana pemindahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian/lembaga ke IKN pada tahap pertama. Pemerintah berharap dapat melaksanakan pemindahan ini mulai Juli hingga November 2024.

Kementerian PUPR RI, di bawah kepemimpinan Menteri Basuki, sedang giat mempersiapkan fasilitas hunian untuk para ASN yang akan dipindahkan. Saat ini, sedang dibangun 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung ASN tersebut.

Menurut juru bicara Kementerian PUPR RI, Endra S Atmawidjaja, progres pembangunan rusun untuk ASN sudah mencapai sekitar 25 persen. Dari total 47 menara rusun ASN, 12 di antaranya ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024.

Selain hunian untuk ASN, Kementerian PUPR RI juga tengah menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN. Pembangunan ini terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Semua pembangunan tersebut diharapkan selesai pada tahun ini.

Menteri PUPR RI Basuki hadikumjono sendiri akan berkantor di gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN. Gedung ini juga akan menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN. Ada empat gedung Kemenko yang akan berfungsi sebagai kantor bersama, yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Setiap gedung akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantor induknya belum terbangun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.