Kemendes-PDTT Dorong BUMDes Jadi Ekonomi Inklusif untuk Kemandirian Desa

TIMESINDONESIA, MALANG – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI, terus mewujudkan desa semakin mandiri dan berdaya, dengan fokus mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi ekonomi inklusif. 

"Semangat pembangunan dan pemberdayaan di desa-desa telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil pembangunan di desa-desa melalui Dana Desa sudah didapati banyak peningkatan," terang Staf Ahli Menteri Desa-PDTT, Dr. Muhammad Nurdin, MT, di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (7/3/2024). 

Advertisement

Meningkatnya pembangunan dari Dana Desa ini, lanjutnya, baik bidang infrastruktur di desa, pengentasan kemiskinan, pelayanan sosial dasar, hingga pendapatan perkapita penduduk. 

Meski demikian, menurutnya masih ada sekitar 20 persen desa yang berstatus desa tertinggal dan berkembang, dan menjadi fokus Kemendesa-PDTT untuk dituntaskan pada tahun 2024. Ini terutama banyak didapati di kawasan Indonesia bagian Timur. 

Selain itu, lanjut Nurdin, yang menjadi fokus Kemendes-PDTT adalah mendorong keberadaan Bumdesa agar mampu menjadi ekosistem ekonomi inklusif. 

"Kita juga fokus supaya Bumdesa bisa menjadi ekonomi inklusif. Jadi soko guru ekonomi bagi masyarakat desa. Bumdesa yang sifatnya maju dan mandiri," tandasnya. 

Ia lalu mencontohkan, keberhasilan Bumdesa bersama yang ada di wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang telah menembus pasar ekspor untuk budidaya anggrek yang dikelola berasama-sama belum lama ini. 

Terkhusus Bumdes yang punya prospek maju, menurutnya ada daya dukung tersendiri dari pemerintah dalam bantuk bantuan pendanaan. Dimana, setiap Bumdes, bisa mendapat bantuan mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, bahkan sampai Rp500 juta. 

Sedangkan, Bumdes Bersama seperti halnya di wilayah kecamatan Singosari yang pernah mendapatkan bantuan melalui Kemendesa-PDTT, nilai bahkan mencapai Rp2 miliar. 

"Secara prinsip, untuk bisa dilakukan percepatan pengembangan desa itu melalui desa kawasan, termasuk juga membentuk Bumdes bersama ini. Nah, daya dukung bantuan khusus ini besarnya disesuaikan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki yang ada di desa tersebut," demikian M Nurdin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.