Optimalisasi Tenaga PPPK, Strategi Pemkab Banyuwangi Menuju Pembangunan Berkelanjutan

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan memperpanjang kontrak bagi 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya kinerja optimal dari para tenaga PPPK dalam menjalankan program pembangunan.

Advertisement

"Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kami tetap mempertimbangkan perpanjangan kontrak PPPK. Karena kami ingin prioritas program pembangunan di Banyuwangi terus meningkat kinerjanya," ujarnya, Jumat (29/3/2024).

Penyerahan Surat Keputusan Perpanjangan Kontrak PPPK dilakukan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta kerja keras dari para PPPK untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang menjadi fokus utama daerah, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

"Para PPPK juga harus bersyukur karena masih banyak honorer lain yang belum mendapatkan kesempatan seperti mereka. Diharapkan PPPK terus meningkatkan kinerjanya demi membantu percepatan penanganan program-program pemkab," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Ipuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mendukung program-program pembangunan, terutama dalam menangani masalah kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas utama. Para tenaga PPPK juga akan dilibatkan dalam upaya penanganan kemiskinan di tingkat desa.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak tersebut mencakup berbagai bidang, seperti tenaga guru, teknis, dan kesehatan.

"Saat ini kita perpanjang selama tiga tahun, berlaku hingga 2026 mendatang. Gajinya juga naik karena ada kenaikan gaji berkala yang per dua tahun," ujarnya.

Namun demikian, dari jumlah yang lolos seleksi pada formasi 2021, terdapat lima orang yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.

"Alasannya, satu orang meninggal dunia, dua orang pensiun, dan dua orang masih terlibat kasus hukum," jelas Ilzam.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Semoga perpanjangan kontrak PPPK ini dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi kemajuan Banyuwangi ke arah yang lebih baik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.