Pemerintahan

DPRD Banyuwangi Minta Pelayanan Publik Diprioritaskan Pasca Libur Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 18:54 | 19.76k
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, SH. (Dok. TIMES Indonesia)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, SH. (Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur, menegaskan pentingnya memprioritaskan pelayanan publik pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri di Bumi Blambangan.

Hasil pantauan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, SH, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi telah memulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Meskipun terdapat aturan Work From Home (WFH) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk ASN. 

”Mewakili lembaga Dewan saya mengucapkan Selamat Hari  Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin,  tadi Pagi kita pantau di Pemkab Banyuwangi seluruh ASN sudah melaksanakan tugas seperti biasa setelah libur lebaran,” kata perempuan yang akrab disapa Rifa, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, pelayanan publik untuk masyarakat hukumnya wajib disediakan oleh pemerintah. Hal ini untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat khususnya di Banyuwangi.

”Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah daerah diawal bekerja setelah libur lebaran, ” ujar Politisi Partai Golkar.

Selain itu, di DPRD Banyuwangi sendiri saat ini masih melakukan koordinasi internal untuk menjadwalkan rapat Badan musyawarah (Banmus) dalam rangka menyusun jadwal kegiatan dewan pasca libur lebaran.

”Kita masih koordinasi internal untuk menjadwalkan rapat Badan musyawarah dalam rangka menyusun kegiatan dewan,” ungkap Rifa.

Sebagai informasi, adapun beberapa kegiatan strategis DPRD maupun alat kelengkapan dewan (AKD) pada akhir bulan April hingga Mei 2024 mendatang diantaranya yaitu, melanjutkan pembahasan Raperda LP2B,  dan Ranwal RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045.

Kemudian Pembahasan LKPJ Bupatii Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2023 dan juga dijadwalkan rapat penyelarasan hasil harmonisasi raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (adv)

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES