Pemerintahan

Mengintip Rekomendasi DPRD Banyuwangi Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

Minggu, 21 April 2024 - 12:51 | 5.44k
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Haryanto dan dua pimpinan dewan lainnya saat Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ. (FOTO: Fazar Dimas/TIMES Indonesia).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Haryanto dan dua pimpinan dewan lainnya saat Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ. (FOTO: Fazar Dimas/TIMES Indonesia).

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, bersama dua pimpinan lainnya yaitu M. Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto, pada Minggu, (21/4/2024).

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M Ali Mahrus menyampaikan bahwa secara umum kinerja Bupati dan Pemkab Banyuwangi dinilai cukup progresif, apabila disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Tahun 2021-2026.

Salah satu prestasi dan penghargaan yang luar biasa Pemkab Banyuwangi di bawah pimpinan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas adalah mendapatkan Predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dari Kemenpan RB.

"Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, konsisten terhadap inovasi dan strategi-stretegi baru," tegas Mahrus.

Meskipun menunjukkan tren positif, DPRD juga memberikan catatan strategis pada beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian lebih diantaranya, dalam LKPJ 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 3, 374 triliun dari target sebesar Rp. 3, 303 triliun atau telah mencapai 102,15 persen. Dewan berharap postur pendapatan daerah mengarah pada keberdayaan atau kemandirian PAD.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023, mencapai 73,79 atau terealisasi 103.54 persen dari target yang ditetapkan. Indikator IPM berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa urusan, diantaranya pendidikan.

Laju Indeks pendidikan tahun 2023 sebesar 0,62 atau tercapai 101,64 persen dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,66 menjadi 7, 76 di tahun 2023. 

DPRD menyebut beberapa program seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) Garda Ampuh, Uang Saku Siswa Miskin maupun Banyuwangi Cerdas, belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan pendidikan dan angka anak putus sekolah.

"Rekomendasinya, agar meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan, melibatkan semua elemen di tengah masyarakat, termasuk mengoptimalkan program," ungkap Mahrus.

Indeks kesehatan tahun 2023 sebesar 0,83 atau tercapai target sebesar 106,41 persen. Usia Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 73,67, meningkat jadi 73, 93 di tahun 2023.

"Rekomendasinya, kami minta agar konsisten menuju Banyuwangi UHC (Universal Healt Coverage), optimalisasi program Mal Orang Sehat, Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS) maupun Jemput Rawat Warga," ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita tahun 2023 meningkat menjadi Rp 58,086 juta. Laju pertumbuhan ekonomi tembus 5,03 persen.

"Sementara hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemkab di tahun 2023 mencapai 91,50 persen," kata Mahrus. (ADV)

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES