Pemerintahan

Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng Bersama Puluhan Ribu Buruh, Komitmen Teruskan Usulan ke Pusat 

Rabu, 01 Mei 2024 - 21:53 | 17.98k
Pj Gubernur Adhy menyambut puluhan ribu massa aksi dari organisasi serikat pekerja di ruas jalan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (1/5/2024).(Dok.Humas Pemprov Jatim)
Pj Gubernur Adhy menyambut puluhan ribu massa aksi dari organisasi serikat pekerja di ruas jalan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (1/5/2024).(Dok.Humas Pemprov Jatim)

TIMESINDONESIA, GRESIKPj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay serta Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi membaur bersama 20 ribu buruh/pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (1/5/2024) sore.

Puluhan ribu buruh tersebut, tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) dan Gerakan Rakyat (Gerak). Mereka datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Dalam peringatan May Day tahun 2024 ini, Pj. Gubernur Adhy memotong tumpeng dan kue tart yang diberikan kepada Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi sebagai bentuk rasa syukur di tengah suasana orasi yang sangat akrab dan harmoni dimana para buruh menyuarakan beberapa aspirasi atau usulan kepada pemerintah. 

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, bahwa Pemprov Jatim siap meneruskan semua usulan buruh kepada pemerintah pusat.  Ada beberapa usulan tertulis yang diterima, ditambah satu usulan lisan yang akan segera disepekati dalam audisensi antara Forkompimda Jatim dengan perwakilan serikat buruh/pekerja.

Poin pertama, Pemprov Jatim akan menyampaikan usulan Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur yang menolak Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Kemudian, menolak kenaikan cukai rokok. 

Selain itu, buruh mengajukan usulan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan kawasan tanpa rokok, penghapusan outsorching dan menolak upah murah. 

"Pemprov Jatim akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan dan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat dengan peserta adalah perwakilan dari pimpinan Gasper. Bahkan sampai nanti ke DPR RI," katanya.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, kesejahteraan buruh adalah nomor satu bagi pemerintah. Karena buruh merupakan pilar pembangunan dan pendongkrak ekonomi Jawa Timur. 

Menurut Adhy, tema May Day tahun 2024 kali ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim. Yakni  Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten dengan tagline May Day is Terampil Day.

“Tema maupun tagline yang selaras dengan RPJMD Jatim ini memiliki arti bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatan kualitas SDM menghadapi persaingan global,” tegasnya.

Terkait Marsinah, Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mengupayakan usulan buruh untuk mempercantik taman di sekitar monumen Marsinah. 

"Marsinah adalah simbol perjuangan buruh. Maka, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus melengkapi penataan taman disekitar area monumen Marsinah yang ada di Nganjuk," katanya.

Momentum May Day 2024 di Jatim juga dimanfaatkan untuk memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Jaminan Hari Tua (JHT) serta pemberian beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga orang perwakilan penerima. 

Sementara itu, Ketua SPSI Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa terdapat tuntutan atau usulan buruh pada May Day 2024 diantaranya ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Buruh meminta Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan penerima upah dan PBI Kabupaten/Kota. 

Adapun tuntutan ketenagakerjaan, yakni merevisi Undang Undang (Omnibus Law) No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Menolak Upah Murah,  Penghapusan Outsourching dan Wujudkan Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon. 

Sementara tuntutan terkait jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, Fauzi meminta agar Pemprov membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dengan harapan memberi kemudahan peserta BPJS dari buruh. 

"Kami meminta Dinkes mengakomodir usulan dari Jamkes Watch - Gasper Jatim tentang BPRS," jelasnya.

Kemudian, buruh berharap agar Pemprov Jatim menyediakan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri. 

Fauzi menuturkan bahwa buruh juga berharap Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan penambahan kuota serta pengawasan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi anak buruh sebesar minimal 5 persen. 

Kegiatan berlangsung aman lancar dan terkendali, dimana tepat pukul 17.00 puluhan ribu buruh kembali ke daerah masing masing dengan tertib.(*)

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES