Pemerintahan

Pemkab Malang Raih Opini WTP 10 Kali Berturut, Ini Kata Bupati Sanusi

Jumat, 03 Mei 2024 - 12:25 | 17.60k
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, Karyadi, usai menyerahkan LHP dengan Opini WTP kepada Bupati Malang, Sanusi, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi. di kantor BPK Jawa Timur, di Sidoarjo, Kamis (2/5/2024).(Foto Humas)
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, Karyadi, usai menyerahkan LHP dengan Opini WTP kepada Bupati Malang, Sanusi, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi. di kantor BPK Jawa Timur, di Sidoarjo, Kamis (2/5/2024).(Foto Humas)

TIMESINDONESIA, MALANGPemkab Malang Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. 

Bupati Malang, HM Sanusi mengungkapkan, tahun ini merupakan yang ke-10 kalinya Pemerintah Kabupaten meraih Opini WTP. 

"“Penilaian objektif ini (sesuai) yang diharapkan pemerintah daerah, untuk bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dan, Kabupaten Malang sudah meraih yang ke-10 kalinya secara berturut-turut," kata Sanusi, dalama keterangan resminya, Jumat (3/5/2024). 

Bupati Malang menegaskan, Opini WTP ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh jajaran sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2023 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, kepada Bupati Malang, Sanusi, yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi. di kantor BPK Provinsi Jawa Timur, di Sidoarjo, pada Kamis (2/5/2024).

Dalam penyerahan LHP secara serentak ini, hadir anggota V BPK RI, Dr. Ir. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, dan Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, M.AP. Acara ini juga diikuti 36 pemerintah daerah lain di Jawa Timur, yang juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di hari yang sama, juga dilaksanakan peresmian Plaza BPK Jatim oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, yang disaksikan oleh 37 Kepala Daerah di Jawa Timur yang hadir. 

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. 

Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan kuangan.Namun, "bukan merupakan jaminan" laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. 

"Ke depannya, semoga catatan yang harus diperbaiki, tahun depan harus bisa dilaksanakan dengan baik,” tandas Bupati Malang. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES