Pemerintahan

Raih WTP 13 Kali, Pj Wali Kota Malang Sebut Berkat Kerja Keras dan Transparan

Jumat, 03 Mei 2024 - 17:30 | 15.55k
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat menerima penghargaan WTP dari Kepala BPK, Karyadi. (Foto: Dok. Pemkot Malang)
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat menerima penghargaan WTP dari Kepala BPK, Karyadi. (Foto: Dok. Pemkot Malang)

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemkot Malang dibawah kepemimpinan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 13 kalinya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 diberikan langsung oleh Kepala BPK, Karyadi kepada Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Wahyu mengatakan, raihan prestasi untuk yang ke-13 kalinya ini berkat kerja keras dan transparansi Pemkot Malang dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

"Alhamdulilah ini tahun ke 13 belas kita berturut turut dalam mempertahankan predikat opini WTP. Tentu ini capaian yang membanggakan dan berkat kerja keras yang baik dari seluruh elemen di Pemkot Malang," ujar Wahyu, Jumat (3/5/2024).

Menurut Wahyu, WTP sendiri dinilai cukup penting. Baginya, predikat ini menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap APBD dan setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya juga terima kasih dan ini merupakan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkot bersama DPRD yang tentu ke depan akan lebih mengeratkan barisan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan," ungkapnya.

Diketahui, Predikat WTP ini sendiri diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Adapun sejumlah indikator yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan predikat WTP ini. Seperti halnya aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Terima kasih kepada jajaran BPK yang senantiasa membimbing disetiap tahapannya dan kepada kami pemerintah daerah untuk dapat bekerja lebih baik lagi, sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES