Serapan Anggaran 2024 Pemkab Bondowoso Rendah, DPRD Nilai Eksekutif Lamban

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Hingga Mei, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2024 masih sangat rendah. Hal itu menjadi catatan DPRD Bondowoso. 

Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso, Sutriyono  mempertanyakan penyebab lambannya pemerintah daerah merealisasikan program-programnya. Bahkan hingga bulan lima hampir tidak ada satupun program prioritas yang direalisasikan. 

Advertisement

Menurutnya, pejabat Pemkab Bondowoso hanya sibuk melakukan serap aspirasi, bertemu dengan rakyat melalui program-program pertemuan. Sementara realisasi program tahun 2024 sangat lamban. 

Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso meminta pemerintah fokus menjalankan program-program prioritas, terutama infrastruktur. 

“Program infrastruktur yang sudah direncanakan tahun 2023 lalu mestinya sudah direalisasikan. Tapi sampai Bulan Mei ini belum ada satupun program infrastruktur yang direalisasikan,” kata dia, Senin (13/5/2024). 

Menurutnya, Pj Bupati yang sibuk keliling serap aspirasi masyarakat dinilai tidak tepat. Mengingat Pemda tidak sedang menyusun APBD 2025. 

Sebagai pejabat administratif kata dia, Pj Bupati sudah selayaknya fokus pada kerja riil yakni menjalankan program APBD 2024.

Banyaknya keluhan masyarakat terutama terkait infrastruktur sebenarnya sudah diakomodasi oleh Komisi 3 sejak tahun 2023. 

Pada perencanaan anggaran 2024, Komisi 3 bersama Bappeda, BSBK, Perkim dan Disparpora sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran infrastruktur prioritas. Tapi hingga menginjak pertengahan tahun 2024 belum satupun program infrastruktur yang dijalankan.

Sementara Wakil Ketua Komisi 3, Ady Kriesna menjelaskan, sudah semestinya Pemda fokus pada pelaksanaan program-program. Keterlambatan itu bisa menyebabkan tidak terealisasinya program karena waktunya mendekati akhir tahun. 

“Pemda mestinya sat-set sejak awal tahun. Sehingga gak ada program yang dikebut di akhir tahun yang bisa mempengaruhi kualitas infrastruktur,” ujar Ketua Partai Golkar ini. 

Apalagi program prioritas seperti infrastruktur jalan, rumah tidak layak huni, saluran irigasi dan lain sebagainya menjadi kebutuhan rakyat dikeluhkan selama ini.

Sementara Pj Bupati  Bondowoso, Bambang Soekanto menjelaskan rendahnya serapan anggaran akan dijadikan evaluasi pada bawahannya. 

“Saya minta Sekda melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang tidak bisa melakukan atau penyerapannya rendah,” kata dia.

Menurutnya, serapan paling rendah berada Perkim, yakni hanya 1 persen. “Kalau sudah masuk bulan 5 ini paling tidak 20 persen lebih,” terang dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.