Fraksi DPRD Banyuwangi Sorot Pelaksanaan APBD 2023: Kritik dan Saran Terlontar

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sejumlah kritik dan saran Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur, terlontarkan saat Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (14/05/2024).

Rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi, M.Ali Mahrus dan di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. 

Advertisement

Hadir dalam rapat paripurna Sekretaris Daerah, H. Mujiono mewakili Bupati Banyuwangi yang berhalangan hadir, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Tujuh fraksi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua belas kalinya atas laporan keuangan daerah (LKPD).  

Namun masih ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam Pandangan umumnya.

Pemandangan umum diawali dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom meminta penjelasan eksekutif terkait Pencapaian Pendapatan Asli daerah dari sektor retribusi daerah yang belum tergali maksimal ini terlihat dari perolehan tahun 2023 ini retribusi hanya mencapai 60,47 persen atau setara dengan Rp47,59 milyar.

”Hal ini  perlu evaluasi yang mendalam karena hampir tiap tahun pendapatan dari retribusi ini hampir tidak pernah bisa optimal, ini adalah masalah klasik yang selalu terulang dan terulang lagi,” kata Yayuk Bannar Sri Pangayom.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta eksekutif untuk memperhatikan masih besarnya SILPA yang mencapai Rp37,27 miliar. Demikian juga dengan adanya defisit per 31 Desember 2023 sebesar Rp242,70 miliar, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif untuk lebih memperhatikan fungsi perencanaan dengan lebih baik lagi.

Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Ricco Antar Budaya menyampaikan, apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan daerah selama tahun 2023 kemarin, yang telah menuai beberapa penghargaan, yaitu opini WTP dari BPK RI, pengendalian inflasi terbaik se-Jawa dan Bali.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2023, ternyata banyak yang mencapai target yang telah ditetapkan. seperti realisasi pendapatan daerah yang tercapai sebesar 102,15 persen. 

Pajak daerah yang terealisasi sebesar 115,48 persen. Pendapatan transfer yang terealisasi sebesar 103,25 persen. serta hasil silpa tahun 2023 yang makin rasional, yaitu sebesar 0,99 persen dari total belanja daerah.

”Secara mikro, fraksi Demokrat menilai kinerja keuangan daerah tahun 2023 kemarin dalam beberapa hal, masih banyak yang perlu didalami untuk dilakukan upaya perbaikan,” ujar Ricco.

Selanjutnya beberapa capaian kinerja keuangan daerah yang perlu adanya perbaikan diantaranya terkait pelampauan anggaran belanja urusan pendidikan, yaitu dari plafon anggaran sebesar Rp1,5 trilyun, terealisasi sebesar Rp1,59 milyar atau terealisasi sebesar 105,36 persen. 

Sehingga hal ini tidak sesuai ketentuan permendagri no. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kontribusi PAD pada sumber pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 hanya sebesar 16,82 persen. 

Dengan demikian rasio kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pembiayaan pembangunan (sesuai standar Kemendagri) termasuk kategori rendah sekali. Karena sebagian besar pendanaan pembangunan masih berasal dari dana transfer dan dana perimbangan dari pusat dan propinsi.

Sementara itu, kontribusi rata-rata PAD terhadap total pendapatan daerah pada 38 kab/kota se-Jawa Timur tahun kemarin sudah mencapai 34,41 persen. 

”Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, agar ke depan kita bisa lebih giat lagi dalam mencari sumber-sumber potensi PAD, supaya secara bertahap kita bisa mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan dari APBN maupun APBD propinsi,” ungkapnya.

Kemudian alokasi sumber PAD yang berasal dari UPT Pengelolaan Sampah di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1,5 milyar. tetapi realisasi pendapatannya hanya sebesar Rp262,1 juta, atau 16,95 persen dari target.  

Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman, yang diharapkan setor PAD sebesar Rp. 6,3 milyar. tetapi hanya mampu setor Rp1,6 milyar atau hanya 26,64 persen dari target. demikian pula alokasi sumber PAD yang berasal dari Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar  Rp.20 milyar. namun hanya terealisasi sebesar Rp. 7,1 milyar atau 35,7 persen dari target. 

”Dengan realitas ini, kami berharap agar SKPD tersebut bisa melakukan review secara cermat, agar hal ini bisa segera dibenahi,” ungkap Ricco Antar Budaya.

Setelah seluruh fraksi  menyampaikan Pemandangan Umumnya, rapat paripurna dewan dinyatakan selesai dan ditutup dan selanjutnya DPRD Banyuwangi akan menjadwalkan kembali rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.