Fraksi DPRD Kabupaten Malang Soroti Kinerja Pendapatan Daerah Tak Capai Target

TIMESINDONESIA, MALANG – Anggota dewan melalui Fraksi DPRD Kabupaten Malang banyak menyoroti kinerja Pemkab Malang pada kinerja pendapatan daerah. Terlebih, terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Amarta Faza memberikan catatan, menyoroti beberapa hal terkait gagalnya target capaian pendapatan daerah tersebut.

Advertisement

"Hasil pencermatan kami, dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang, beberapa target PAD masih gagal (terealisasi). Bisa jadi targetnya yang terlalu tinggi, atau kinerja OPD yang memang tidak maksimal," kata Amarta Faza, kepada TIMES Indonesia, Rabu (15/4/2024) siang. 

Tidak tercapainya target PAD ini, menurutnya tidak terjadi pada tahun 2023 saja. Beberapa kali tahun anggaran, Pemkab Malang belum mampu memenuhi beberapa sektor target dari PAD. Karena itu, pihaknya meminta pemenuhan target PAD harus diupayakan sangat maksimal dan luar biasa, dalam mewujudkan target pendapatan daerah yang ingin dicapai. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ziaul Haq, juga menyoroti masalah sistem penagihan pajak dan retribusi daerah termasuk piutang daerah. Pihaknya mencatat, angka piutang daerah tahun anggaran 2023 cukup tinggi, berkisar sejumlah Rp80 sampai 100 miliar. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ziaul Haq. (Foto: dok. TIMES Indonesia)

Khusus masalah penagihan piutang daerah, kata Zia, perlu dilakukan koordinasi antara OPD pemungut, dengan Inspektorat dan BKAD, sehingga dapat diterapkan sistem penagihan yang lebih baik.

Terkait piutang yang sudah tidak potensial lagi atau tidak dapat dilakukan penagihan disebabkan beberapa faktor, menurutnya maka perlu dilakukan konsultasi kepada pihak terkait, sekiranya dapat dilakukan pemutihan atau penghapusan.

Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang juga disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, hari ini. 

Fraksi Partai Golongan Karya, yang diketuai Sudarman, juga menyoroti pencapaian target PAD, khususnya retribusi daerah sangat rendah, yakni kurang lebih 28,94%. 

Menurut Fraksi Golkar, hal ini menunjukan kinerja pendapatan daerah yang sangat memprihatinkan. Sehingga, diperlukan evaluasi serius, karena selama 2 tahun berturut turut hal itu terjadi. 

Saat dikonfirmasi catatan dan pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Malang pada capaian pendapatan daerah tersebut, Bupati Malang, HM Sanusi, tidak banyak memberi tanggapan. "Iya, nanti akan kita bahas (masalah kinerja PAD). Pasti ada evaluasi (pada OPD terkait), singkat Bupati Malang, saat dimintai tanggapan, Rabu (15/5/2024). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.