DPRD Lamongan Dorong Peningkatan Kinerja APBD untuk Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Dalam rapat paripurna kedua DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (29/5/2024), ketujuh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023. 

Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Advertisement

Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Darwoto, menekankan pentingnya meningkatkan kinerja APBD 2023. "Pandangan dari fraksi ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel kedepan," tutur Darwoto.

Tujuh Fraksi partai yang menyampaikan pandangan umumnya pada siang hari ini ialah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (FPNRI) yang terdiri dari Partai PPP, Nasdem, Hanura, serta Perindo.

Juru bicara Fraksi PKB, Nur Hasyim, menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja APBD 2023. "Kami harap Pemkab Lamongan bisa meningkatkan peningkatkan potensi pendapatan daerah, melakukan efisiensi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, optimalisasi belanja tidak terduga," ucapnya. 

Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Pemkab Lamongan meninjau kembali objek-objek retribusi yang kadaluarsa dan menyesuaikan objek retribusi dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi. 

‘’Dan usahakan sesuai dengan dana yang sudah diberikan itu konstan kalau bisa ada kenaikan lagi,’’ ujarnya. 

Pada Belanja Daerah yang secara keseluruhan tahun 2023 telah terealisasi sebesar 3 Triliun 161 Miliar 814 Juta 099 Ribu 392 Rupiah 23 Sen atau 90,42%, dengan belanja operasional terealisasi sebesar 2 Triliun 033 Miliar 266 Juta 926 Ribu 984 Rupiah 73 Sen atau 89,83  persen. 

Belanja operasional merupakan komponen belanja yang terbesar untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang menyangkut mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.

Partai Demokrasi memberikan saran agar Pemkab Lamongan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja tidak terduga, sehingga dapat dimanfaatkan penggunaannya sesuai kebutuhan.

Fraksi PAN yang dibacakan Reyke berharap ada penambahan anggaran pada pos-pos strategis yang terkait dengan pelayanan publik, kesehatan, dan pelayanan sosial. 

"Misalnya bantuan kartu Indonesia sehat (KIS) untuk pegawai honorer dan lainnya," kata Reyke anggota DPRD Lamongan dari Fraksi PAN. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.