Lima Desa di Bondowoso Jadi Desa Inklusi, Pj Bupati Inisiasi Pelatihan Kerja

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sebanyak lima desa di lima kecamatan, Kabupaten Bondowoso, menjadi pilot project desa inklusi. Di antaranya Desa Gubrih, Kecamatan Wringin, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Desa Jetis Curahdami, Desa Pasarejo Wonosari, dan Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso. 

Lima desa tersebut mendapatkan penghargaan sebagai desa inklusi dalam deklarasi desa Inklusi, di Pendapa Bupati Bondowoso, Senin (10/6/2024). 

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) juga menggelar bimbingan fisik mental spiritual dan sosial. 

Data dihimpun, kegiatan tersebut melibatkan 300 peserta terdiri dari 200 anak yatim piatu dan 100 disabilitas. Mereka juga mendapatkan sejumlah bantuan. 

Kepala Dinsos P3AKB menjelaskan, Anisatul Hamidah menjelaskan, lima desa tersebut sudah melalui asesmen terintegrasi. 

Menurutnya, Dinsos terus berkomitmen untuk memberikan penanganan pada disabilitas, lansia terlantar dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya. 

Jika terdapat lansia terlantar maka Dinsos memastikan  mereka memiliki KTP dan KK, jika tidak maka difasilitasi dan bekerja sama dengan Dispendukcapil. “Kalau lumpuh maka dilakukan perekaman di tempat,” kata dia. 

Jika mereka warga miskin, maka akan ditanya apakah mereka masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak, punya KIS atau tidak. “Jika tidak kemudian akan diusulkan agar bisa menerima bansos,” terang dia. 

Dinsos berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, tiga pilar desa, RSUD dan pihak terkait lainnya. 

Ia berharap, melalui desa inklusi ini penanganan terhadap disabilitas, lansia  dan PPKS lainnya bisa ditangani dengan baik. 

“Bimbingan hari ini bertujuan agar mereka tetap optimistis dan tidak menyerah dalam meraih masa depan,” terang dia. 

Sementara Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto meminta Dinsos juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker), agar disabilitas dan PPKS lainnya dibekali keterampilan kerja. 

“Termasuk juga berkolaborasi dengan Diskoperindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) untuk mendapatkan bantuan alat usaha,” terang dia. 

Bambang juga meminta camat agar jangan sampai ada warga yang kelaparan, lansia yang terlantar, dan rumah warga tidak layak huni.

Ia meminta camat segera melapor jika ada rumah warga tidak layak huni. Ia juga berharap Pemkab punya satu data terkait rumah tidak layak huni. 

“Kegiatan ini sebagai wujud komitmen untuk mendukung desa inklusi. Terima kasih kepada para camat, kepala desa dan Dinsos P3AKB,” ucap dia. 

Sementara Kepala Desa Gubrih, Abd Bari, desa inklusi memliki kelebihan tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus, seperti disabilitas, lansia, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan PPKS lainnya. 

"Kami juga berkomitmen meningkatkan pelayanan yang ramah disabilitas dan lansia. Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata dia. 

Banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya mendorong kemandirian dan keberlanjutan desa. Khsusus bagi disabilitas, lansia dan PPKS lainnya. 

"Ya melalui program pendampingan, sehingga mereka memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menciptakan peluang kerja," kata dia. 

Menurutnya, desa inklusi lebih menekankan kebersamaan gender, kesetaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. "Masyarakat berkebutuhan khusus juga mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, Pemkab. Artinya tidak dimarginalkan," terang dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.