Pemerintahan

Pj Wali Kota Mojokerto Ajukan Rekomendasi Pencabutan Izin Penjual Minuman Alkohol ke Kementerian Perdagangan

Senin, 10 Juni 2024 - 20:30 | 16.35k
Pj. Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro beserta jajaran pemerintah Kota Mojokerto pada saat mengajukan rekomendasi pencabutan izin penjual minol di Jakarta, Senin (10/6/2024) (Foto: Dok. Kominfo Kota Mojokerto)
Pj. Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro beserta jajaran pemerintah Kota Mojokerto pada saat mengajukan rekomendasi pencabutan izin penjual minol di Jakarta, Senin (10/6/2024) (Foto: Dok. Kominfo Kota Mojokerto)

TIMESINDONESIA, MOJOKERTOPj Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro mengambil langkah tegas terhadap toko yang menjual minuman beralkohol di Jalan Residen Pamuji, Kota Mojokerto. Hal ini dibuktikan dengan menyerahkan rekomendasi pencabutan izin kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Rekomendasi pencabutan izin tersebut diserahkan secara langsung oleh Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Isy Karim di Ruang Rapat Dirjen PDN Gedung Utama Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jakarta Pusat pada Senin (10/6/2024).

“Ada dua rekomendasi pencabutan izin yang diserahkan kepada Kemendag RI, yaitu izin Sub Distributor Minuman Beralkohol untuk PT Pasti Makmur Terus & Lieman Antonie Gunawan/PT Sarijaya 22,” kata Mas Pj dalam keterangannya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Mas Pj menyampaikan bahwa Dirjen PDN akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari Pemerintah Kota Mojokerto. Pihak Kementerian akan melakukan langkah penelitian dan pengumpulan bukti-bukti untuk dilaksanakan proses lebih lanjut.

Mas Pj berharap izin pencabutan untuk toko minuman beralkohol yang belokasi di dekat SMP Tamansiswa dan Masjid Al Qodiry ini segera diterbitkan oleh Kemendag.

“Semoga pencabutan izin dari Kemendag segera terbit sehingga bisa dilakukan penutupan dan tidak lagi menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang liveble dan lovable,” jelas Mas Pj yang juga Kepala Dispora Jatim ini.

Lebih lanjut Mas Pj menyampaikan toko minuman berakolhol tersebut selain menimbulkan keresahan warga juga terbukti melanggar aturan perundangan. Diantaranya melanggar Permendag dan Perda Kota Mojokerto.

“Dalam surat rekomendasi telah kami sampaikan bahwa toko tersebut melanggar Permendag Nomor 20 tahun 2014 Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjuaian Minuman Beralkohol tepatnya pasal 28, 29, dan 30 serta Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 2 tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,” pungkas Pj Wali Kota Mojokerto.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES