Ada Peningkatan APBD 2025, Pimpinan DPRD Surabaya Minta Optimalkan Pendapatan dari Banyak Sektor

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menyebut, kebijakan umum anggaran (KUA) merupakan pondasi dari penyusunan APBD 2025 bukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Menurutnya, ada peningkatan anggaran dari Rp11,4 triliun di tahun 2023 menjadi 11,92 triliun di tahun 2025.

Advertisement

"Dengan peningkatan ini, otomatis akan menambah kenaikan belanja dan pendapatan. Peningkatan belanja ini sesuai tema pembangunan 2025 tentang SDM dan pertumbuhan ekonomi," ungkap Reni saat ditemui usai sidang paripurna, Rabu (17/7/2024). 

Persoalan terkait kesejahteraan ini, lanjutnya, akan terus diperkuat baik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, ekonomi inklusif untuk pelaku usaha mikro, serta investasi yang dapat mengurangi pengangguran. 

"Untuk infrastruktur masih terus berjalan, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai di tahun 2023 yang prioritas," ujarnya. 

Selain itu, Reni juga mengatakan bahwa disektor pendapatan, ada penambahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat ini sharing nya lebih besar dari tahun sebelumnya. 

Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD).

"Dengan adanya hal tersebut bisa membawa angin segar untuk Pemerintah Kota Surabaya. Pasalnya, pendapatan mengalami kenaikan sekitar Rp1,2 triliun," jelas Reni. 

Namun, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap, Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan kenaikan pendapatan di sektor PKB, melainkan juga mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan daerah lainnya. 

"Misalnya terkait potensi parkir yang masih besar dan BUMD juga perlu memberikan tambahan pendapatan," tutup pimpinan DPRD Surabaya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.