Pemprov Jatim Fokus Pemerataan UHC, Penurunan Stunting dan TBC

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) serta Pengukuhan Tim Penguatan PPK dan Peresmian Ruang Kenanga dan Kemangi Launching DETiK Dinas Kesehatan Pemprov Jatim.

Rakorkesda ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta seluruh rumah sakit dan organisasi. Terutama dalam bidang percepatan langkah meningkatkan derajat kesehatan.

Advertisement

Beberapa fokus target isu kesehatan yang menjadi pembahasan antara lain pemerataan Universal Health Coverage (UHC), penurunan stunting yang masih berada di angka 17,7 persen dan penurunan angka penderita TBC yang masih menduduki peringkat kedua nasional setelah Jawa Barat atau sekitar 11 persen. 

"Untuk Jatim kita masih konsen pertama terkait dengan UHC, yang masih 96 persen. Sementara untuk stunting target kita 14 persen di akhir tahun, maka pekerjaan rumah bersama," kata Pj Gubernur Adhy.

Pj Gubernur Adhy saat membuka Rakorkesda di Novotel Samator Surabaya, Kamis (8/8/2024). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Pemprov Jatim telah melakukan berbagai upaya mencapai target tersebut. Pj Gubernur Adhy juga akan memasifkan program terkait.

Berhubungan dengan UHC, Pemprov Jatim menargetkan 100 persen masyarakat tercover BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

Karena dalam beberapa bulan sudah memiliki penganggaran. Sumber anggaran itu berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT). Menurut Pj Gubernur Adhy, alokasi dana untuk UHC tidak bisa hanya dengan mengandalkan APBD. 

Adhy menyebutkan, akan ada kesenjangan atau ketidakseimbangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil cukai rokok sehingga UHC tidak bisa merata di seluruh daerah Jatim.

"Ini kan persoalannya ada di disparitas kemampuan utama dari dana bagi hasil cukai rokok yang penghasil cukai rokok besar itu nggak ada masalah, akan dicover semua baik yang memang miskin maupun mandiri," katanya.

Tetapi bagi daerah yang luas dengan jumlah penduduk banyak dan memiliki kemampuan PAD kecil, tentu membutuhkan perhatian khusus. 

"Kita akan membuat reward, kita akan mencoba mengkanalisasi dan kebijakan kita dana bagi hasil mungkin lebih diperbanyak untuk biaya BPJS Kesehatan," ujarnya. 

Berdasarkan data sebelumnya, Jatim sebagai penghasil cukai rokok berkontribusi 60 persen atau sebagai penghasil cukai rokok terbesar di Indonesia.

Tahun ini Jatim mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp2,77 triliun atau 3 persen yang dibagikan ke 38 kabupaten/kota.  Pemprov Jatim hanya mendapatkan Rp700 miliar.

Alokasi Rp 700 Milliar itu kemudian dibagi lagi untuk peningkatan sektor kesehatan masyarakat serta penegakan hukum rokok, terutama pemberantasan rokok ilegal di Jatim.

Nah, DBHCT ini bisa digunakan untuk mewujudkan capaian 10 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga target UHC di Jawa Timur bisa terpenuhi. Saat ini Jatim masih di angka 96 persen.

Di sisi lain, Pj Gubernur Adhy juga menyebutkan kabar menggembirakan terkait Angka Harahapan Hidup di Jatim yang terus membaik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019 berada kisaran 71,30 dan pada tahun 2023 di kisaran 72,11 tahun. Namun demikian, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah.

"Capaian tersebut tidak bisa kita lihat secara makro, beberapa persoalan secara kelihatan juga ada seperti isu jumlah kematian ibu 499 dan kematian bayi 3.398 anak," kata Pj Gubernur Adhy.

Penurunan Stunting 

Selain itu, dalam acara ini Pj Gubernur Adhy juga mendorong penurunan stunting berdasarkan indikator evaluasi tiga bulanan.

Saat ini stunting di Jatim berada di angka 17,7 persen atau turun 1,5 persen dari tahun lalu dan lebih rendah dari nasional yang sebesar 21 persen yang turun 0,1 persen. Begitu juga angka bulan timbang bayi di Jatim melebihi nasional.

SE Gubernur Tahun 2024 percepatan penurunan stunting menjadi acuan penting dalam penanganan. Pj Gubernur Adhy menargetkan penurunan stunting 14,4 persen melalu intervensi spesifik seperti ketersediaan bahan pangan. Ia mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan target tersebut.

Tekan Kasus BAB Sembarangan 

Kemudian yang menjadi perhatian selanjutnya adalah Desa ODF (Open Defecation Free) yang masih 96 persen. Kasus terbanyak buang air besar sembarangan ini ditemukan terutama di Wilayah Pantura. 

"Sekarang masih 96 persen, target kita 100 persen. Masa Jatim masih ada ODF?," ujarnya.

"Tetapi kita dihadapkan bukan pada persoalan klinisnya, yaitu pada kultur, budaya masyarakat yang walaupun memang sudah mampu tetapi juga harus dengan contoh dan sosialisasi yang mengena. Jadi pekerjaan rumah kita di situ," katanya.

Tingkatkan Layanan Rumah Sakit

Sebagai wujud komitmen layanan kesehatan, Jatim memiliki 14 rumah sakit. Dimana dua unit rumah sakit adalah Tipe A.

Namun yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun  adalah klaim BPJS Kesehatan yang tidak mencukupi.

"Ini sering menjadi keluhan," katanya.

Ada dua hal yang menjadi pembahasan. Pertama, rumah sakit umum daerah sebenarnya bisa memetik surplus dan bisa mengoptimalkan sistem rujukan ketika pasien membludak.

Standar itu secara teknis dapat dipantau oleh Tim Panduan Praktik Klinis atau PPK yang berfungsi sebagai penentu kebijakan untuk mengatur antrean berdasarkan jenis penyakit.

Ia berharap tim bisa bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan terkait rujukan pasien agar tidak bertambah beban menutup tagihan rumah sakit. Dan berikutnya mengatur mekanisme rujukan dengan tanggung renteng.

"Jika memang bisa ditangani oleh Rumah Sakit Tipe B atau Tipe C ya laksanakan, tentu mekanisme ini jangan sampai merugikan. Ada rumah sakit yang kalau menangani ini, maka tidak cukup," tandasnya.

Salah satu terobosan contoh adalah RSUD Dr Soetomo yang memiliki tower khusus Kelas VVIP dengan standar layanan tinggi serta pembayaran profesional hampir sama dengan rumah sakit di Singapura ataupun Malaysia. Layanan itu salah satu contohnya yang dapat mengcover klaim BPJS Kesehatan di RSUD Dr Soetomo.

Pj Gubernur Adhy juga berencana membangun layanan rumah sakit Super VVIP karena ada 70 persen masyarakat Jatim sering berobat ke luar negeri.

"Hasilnya adalah untuk menutup subsidi silang dari bleeding itu. Solusi sebetulnya," kata Pj Gubernur Adhy. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.