Pemkab Blitar Perkuat Fungsi APIP untuk Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

TIMESINDONESIA, BLITAR – Bupati Blitar, Rini Syarifah, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas. 

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) Tahun 2024 dengan tema “Penguatan Fungsi APIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa” di Convention Hall Hotel Puri Perdana.

Advertisement

Acara Rakorwasdes juga menghadirkan Badrul S.Sos., M.Si., Ketua Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Provinsi Jawa Timur, sebagai narasumber. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra, para Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Mak Rini meminta Inspektorat Kabupaten Blitar, yang berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP), untuk terus memantau dan mengawal kinerja perangkat desa. 

“Saya menugaskan Inspektorat untuk memastikan kinerja seluruh perangkat desa semakin baik dari hari ke hari serta meningkatkan akuntabilitas,” tegasnya, Jumat (9/8/2024).

Bupati Blitar juga memberikan penghargaan kepada sepuluh desa terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset desa untuk Tahun Anggaran 2023 dengan predikat Madya.

Desa-desa yang menerima penghargaan tersebut meliputi Ngeni, Wonotirto, Begelenan, Srengat, Sumberarum, Wates, Boro, Selorejo, Dadaplangu, Ponggok, Kandangan, Semen, Pohgajih, Ngreco, dan Sidorejo.

Inspektur Kabupaten Blitar, Agus Cunanto, melaporkan bahwa pemeriksaan APBDes merupakan bentuk implementasi pengawasan intern.

Langkah ini bertujuan untuk mempertegas hasil pemeriksaan, mendorong pengembalian kerugian sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan, serta melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APBDes setiap triwulan.

Inspektorat telah menyelesaikan program pengawasan terhadap 220 desa di Kabupaten Blitar, menggunakan aplikasi SISWAKEUDES (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) untuk monitoring dan evaluasi. 

"Hasil pengawasan menunjukkan bahwa beberapa desa masih memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan tata kelola keuangan mereka,"pungkasnya.(D)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.