Bawaslu Kota Probolinggo Lakukan Pemetaan Delapan Kerawanan Pilkada 2024

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Menyambut Pilkada Kota Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kota Probolinggo) tak tinggal diam. Lembaga ini telah melakukan pemetaan kerawanan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu, berdasarkan pengalaman dari Pilkada dan Pemilu sebelumnya.

Putut Gunawarman, Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, menegaskan jika pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memicu konflik, kecurangan, dan gangguan lainnya.

Advertisement

“Dengan memetakan potensi kerawanan, kita bisa melakukan proyeksi dan deteksi dini, sehingga berbagai ancaman yang berpotensi merusak proses demokrasi dapat diantisipasi dan dicegah,” ujar Putut, Rabu (21/8/2024).

Untuk mempermudah pemetaan, Bawaslu membagi potensi kerawanan dalam empat dimensi, yaitu: sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, terdapat delapan indikator kerawanan yang diprediksi bisa terjadi di Kota Probolinggo pada Pemilihan Umum mendatang.

Delapan indikator ini merupakan bagian dari 61 indikator kerawanan yang tercantum dalam IKP Tahun 2022 dan menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara pemilu.

Delapan indikator kerawanan tersebut meliputi:

    1.    Potensi adanya laporan politik uang oleh peserta atau tim sukses.
    2.    Potensi peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye.
    3.    Kemungkinan terjadinya sengketa dalam proses pemilu atau pilkada.
    4.    Ancaman konflik antar pendukung peserta atau pasangan calon.
    5.    Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN, TNI, atau Polri.
    6.    Kemungkinan komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara.
    7.    Potensi terjadinya penghitungan suara ulang di pemilu atau pilkada.
    8.    Pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta pemilu.

"Dari delapan indikator ini, yang paling dominan adalah potensi laporan politik uang oleh peserta atau tim sukses," kata Putut.

Temuan ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menyusun langkah-langkah pencegahan.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Bawaslu akan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif di semua segmen.

Selain itu, mereka juga berencana menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan sosialisasi peraturan Pilkada secara masif.

Tak ketinggalan, posko pengawasan partisipatif akan didirikan dan patroli pengawasan akan digencarkan.

Dengan adanya pemetaan kerawanan ini, Putut berharap semua pihak dapat menjadikannya sebagai rujukan bersama.

"Besar harapan kami pesta demokrasi nanti dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan berintegritas," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.