Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Jombang Mulai Bahas R-APBD 2025: Fokus Hilirisasi Agribisnis

Senin, 21 Oktober 2024 - 21:52 | 24.65k
Suasana sidang paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 di Kabupaten Jombang di ruang sidang DPRD Jombang pada Senin (21/10/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)
Suasana sidang paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 di Kabupaten Jombang di ruang sidang DPRD Jombang pada Senin (21/10/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 di Kabupaten Jombang resmi dimulai dengan agenda sidang paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Jombang pada Senin (21/10/2024). 

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji dan dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, seluruh anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Advertisement

R-APBD-2.jpg

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Teguh Narutomo memaparkan Nota Penjelasan terkait R-APBD 2025 yang mengusung tema utama hilirisasi agribisnis. Tema ini dianggap sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Jombang yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor agribisnis.

"Hilirisasi agribisnis diharapkan dapat memberdayakan petani serta pelaku usaha agribisnis, sehingga mereka bisa memperoleh nilai tambah, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan lapangan kerja,” ungkap Teguh Narutomo.

“Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat, kemiskinan dapat ditekan, dan angka stunting bisa diturunkan. Di sisi lain, pembangunan yang merata dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jombang," jelas Teguh.

Selain fokus pada hilirisasi agribisnis, Teguh juga menegaskan tiga prioritas pembangunan dalam R-APBD 2025, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan layanan dasar, perbaikan layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Menanggapi pembahasan ini, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menekankan pentingnya proses komisioning, terutama bagi anggota dewan yang baru dilantik. 

"Dengan adanya 21 anggota DPRD yang baru, komisioning ini menjadi penting agar mereka dapat memahami struktur dan postur APBD," ujar Hadi.

Langkah selanjutnya, menurut Hadi, adalah pembahasan pandangan umum dari fraksi-fraksi. "Sidang paripurna untuk pandangan umum fraksi DPRD Jombang akan dilaksanakan minggu depan," tambahnya.

Dengan fokus pada hilirisasi agribisnis dan dukungan prioritas pembangunan lainnya, pembahasan R-APBD 2025 ini diharapkan dapat menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang, terutama di sektor agribisnis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES