Pemerintahan

Komisi C DPRD Jombang Sidak Proyek Jembatan Kedawong, Temukan Kejanggalan Teknis

Senin, 21 Oktober 2024 - 22:14 | 12.48k
Komisi C DPRD Jombang melakukan sidak ke proyek pembangunan jembatan di Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, Jombang, Senin (21/10/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)
Komisi C DPRD Jombang melakukan sidak ke proyek pembangunan jembatan di Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, Jombang, Senin (21/10/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Proyek pembangunan jembatan di Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, mendapat perhatian serius dari Komisi C DPRD Jombang yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (21/10/2024). 

Sidak ini dilakukan menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengerjaan jembatan tersebut.

Advertisement

Ketua Komisi C DPRD Jombang, Zahrul Jihad, atau yang akrab disapa Gus Heri, menyampaikan bahwa laporan masyarakat memicu pihaknya untuk turun langsung ke lokasi. 

"Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya masalah pada pembangunan jembatan ini. Setelah melihat langsung, memang ada beberapa hal yang tidak sesuai, terutama pada desain tanjakan yang terlalu curam dan bagian tengah jembatan yang terlihat menyempit," ujar Gus Heri.

Jombang-vn.jpg

Menurut Gus Heri, proyek jembatan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

"Sejauh ini, kami ketahui proyek ini menggunakan dana APBD 2023. Kami akan melakukan tindak lanjut dengan membahas temuan ini di sidang komisi dan melaporkannya kepada pimpinan DPRD," lanjutnya.

Anggota Komisi C lainnya, Mas'ud Zuremi, juga memberikan pandangannya terkait solusi yang bisa diterapkan oleh pelaksana proyek tanpa harus melakukan pembongkaran besar-besaran. 

"Kami melihat ada solusi yang bisa diambil tanpa perlu membongkar seluruh jembatan. Cukup dengan meninggikan bagian selatan dan barat akses jembatan, itu sudah bisa mengatasi masalah kelandaian," jelas Mas'ud.

Ia juga menambahkan bahwa opsi tersebut tidak akan memakan biaya yang terlalu besar jika dibandingkan dengan pembongkaran total.

"Jika dilakukan pembongkaran, tentu biayanya akan sangat besar. Namun, dengan solusi ini, pengeluaran dapat diminimalkan," imbuh politisi dari PKB tersebut.

Namun, Mas'ud menekankan bahwa sebelum melanjutkan solusi ini, diperlukan dokumen pendukung dari pemerintah desa (Pemdes) Kedawong.

Jombang-v.jpg

"Pemdes perlu menyiapkan dokumen pendukung sebelum rapat pembahasan. Kami akan mengundang semua pihak terkait untuk hadir dalam pembahasan tersebut," tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Kedawong, Anton Kaharudin, menjelaskan bahwa sebelum pengerjaan dimulai, telah dilakukan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk perwakilan Desa Ngudirejo. Dalam pertemuan tersebut, ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa masukan, terutama terkait resapan air dan kelandaian jembatan.

"Sebelum pengerjaan dimulai, kami dan perwakilan Desa Ngudirejo telah diundang untuk memberikan masukan. Waktu itu, kami menekankan pentingnya resapan air serta kelandaian jembatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," terang Anton. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES