Pemerintahan

DPRD Jombang Berikan Catatan Penting Terkait R-APBD 2025

Kamis, 31 Oktober 2024 - 19:39 | 11.09k
Pimpinan Fraksi saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) pada Rapat Paripurna DPRD Jombang di ruang rapat setempat, Kamis (31/10/2024). (FOTO: Rohmadi/Indonesia)
Pimpinan Fraksi saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) pada Rapat Paripurna DPRD Jombang di ruang rapat setempat, Kamis (31/10/2024). (FOTO: Rohmadi/Indonesia)

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Fraksi di DPRD Jombang menyampaikan sejumlah masukan dan catatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 (R-APBD 2025) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang, Kamis (31/10/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, dan dihadiri oleh Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jombang.

Advertisement

Dalam pandangan umum (PU) fraksi, Fraksi Golkar yang diwakili Maya Novita menyoroti anggaran sebesar Rp52,6 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan. 

Ia menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur jalan, terutama untuk memudahkan transportasi hasil-hasil pertanian dan kegiatan usaha masyarakat, khususnya di wilayah yang belum memiliki akses jalan yang memadai. 

"Jalan yang baik, mulus, dan beraspal sangat diharapkan agar transportasi dari desa ke kota dan sebaliknya bisa berjalan lancar," ujar Maya.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Anas Burhani menyoroti penurunan APBD Kabupaten Jombang 2025 yang mengalami penurunan signifikan sebesar Rp490,7 miliar, dari sebelumnya Rp3,29 triliun menjadi Rp2,44 triliun. Penurunan ini juga terlihat dari Pendapatan Daerah yang berkurang Rp370,6 miliar.

"FPKB ingin mengetahui apa penyebab utama penurunan APBD ini," tegas Anas.

Fraksi PKS-Nasdem, melalui M. Sa'id, mengungkapkan kekhawatirannya terkait target pendapatan daerah dalam APBD 2025. Menurutnya, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp745,5 miliar mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun situasi ekonomi nasional yang diprediksi stagnan atau bahkan menurun akibat kenaikan harga BBM menjadi tantangan tersendiri. 

"Kami mempertanyakan langkah-langkah optimalisasi untuk mencapai target PAD, mengingat pada perubahan anggaran tahun lalu proyeksi PAD mengalami penurunan," jelas Sa'id.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengatakan bahwa pembahasan R-APBD 2025 masih panjang. Sebelumnya, komisi-komisi DPRD sudah melakukan pembahasan dengan OPD sesuai dengan bidang tugasnya. 

"Agenda berikutnya adalah rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Jombang terkait pandangan umum fraksi-fraksi," kata Hadi.

Namun, Hadi belum bisa memastikan kapan rapat lanjutan akan digelar. "Kita akan rapatkan dengan Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal kerja anggota DPRD," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES