Advertisement
Pemerintahan

Jeje Wiradinata Komentari Kebijakan Barier Gate di Pangandaran 

Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, menyampaikan reaksi keras terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata yang hanya memberikan akses gratis untuk 5 Desa W ...

TIMES Indonesia,
Jeje Wiradinata Komentari Kebijakan Barier Gate di Pangandaran 
Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran nonaktif komentari kebijakan barier gate (Syamsul Ma'arif/TIMES Indonesia)
A-AA+

PANGANDARAN Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, menyampaikan reaksi keras terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata yang hanya memberikan akses gratis untuk 5 Desa Wisata

Desa tersebut antara lain, Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan.

Advertisement

Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap berpotensi merugikan masyarakat Desa lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Jeje menegaskan, bahwa selama masa nonaktif, dirinya selalu menghargai kewenangan Penjabat Bupati (Pj) dan tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Namun dengan semakin dekatnya waktu ia kembali aktif sebagai Bupati, Jeje merasa perlu berbicara langsung dengan Pj Bupati untuk mempertimbangkan penundaan kebijakan ini.

Menurutnya, kebijakan barier gate seharusnya melalui analisis mendalam demi menghindari dampak negatif pada masyarakat luas.

"Saya setuju bahwa kita perlu meningkatkan PAD, tetapi PAD bukanlah segalanya. Kebijakan yang baik seharusnya tidak mengorbankan masyarakat Pangandaran," kata Jeje, Sabtu (9/11/2024).

Advertisement

Jeje juga menjelaskan, peningkatan PAD harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak membebani mereka yang tidak seharusnya terbebani.

Lebih lanjut, Jeje menyatakan keinginannya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Jeje menyarankan agar sistem diperbaiki demi mencegah kebocoran PAD tanpa perlu menambah beban kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan yang berkeadilan dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

"Kita bisa belajar dari Bali, di sana tidak ada biaya masuk, namun PAD tetap terjaga dengan baik. Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran," tambahnya.

Jeje menegaskan alasannya ia harus terlibat dalam isu ini, karena tanggung jawab ada di tangannya.

"Saya yang harus bertanggung jawab semua yang terjadi selama periode masa kerja saya," sambung Jeje.

Pernyataan Jeje tersebut menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran sekaligus mencari solusi yang seimbang untuk pembangunan daerah (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia