DPRD Lombok Timur Soroti Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Efisiensi Anggaran

TIMESINDONESIA, LOMBOK TIMUR – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara menimbulkan perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (DPRD Lombok Timur).

Kebijakan pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan, di mana pemerintah pusat memotong sekitar Rp73 miliar untuk Kabupaten Lombok Timur, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.

Advertisement

Pemangkasan Anggaran Berdampak pada Infrastruktur 

Pemangkasan tersebut mencakup pengurangan dana untuk infrastruktur vital seperti jalan dan irigasi, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang biasanya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang dapat mempengaruhi berbagai program prioritas pemerintah.

"Jalan dan irigasi adalah dua hal yang masih butuh atensi serius Pemkab Lombok Timur. Kondisi cuaca yang ekstrem semakin memperburuk keadaan, banyak infrastruktur yang rusak dan membutuhkan perhatian lebih," ujar Amrullah, dalam pernyataannya pada Kamis (13/2/2025).

Efisiensi Anggaran Harus Tidak Mengorbankan Kesejahteraan Masyarakat 

Amrullah juga menekankan pentingnya bagi Pemkab Lombok Timur untuk mencari cara alternatif untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi tersebut.

Ia khawatir kebijakan ini dapat berdampak buruk pada sirkulasi ekonomi masyarakat di lapisan bawah yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

"Kami berharap kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu perputaran ekonomi di akar rumput. Perlu dipastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat kalangan bawah," katanya.

Sebagai politisi dari PDI Perjuangan, Amrullah meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Ia menilai bahwa pengurangan anggaran seharusnya diarahkan pada kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan pada program yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga.

DPRD Lombok Timur Siapkan Langkah Tepat untuk Atasi Pemangkasan Anggaran 

Menanggapi pemangkasan anggaran yang terjadi, Amrullah menegaskan bahwa DPRD Lombok Timur akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan agar belanja tidak efisien (pemborosan) dapat dialokasikan ke pos-pos anggaran yang lebih produktif dan langsung bermanfaat bagi masyarakat.

"Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan program-program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka," tegasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa DPRD Lombok Timur akan terus mengawasi dan menyisir setiap anggaran yang dirasa tidak perlu, guna memastikan distribusi dana lebih tepat sasaran untuk mendukung program-program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat banyak.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah pusat memangkas berbagai anggaran daerah, tetapi para wakil rakyat di Lombok Timur bertekad untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan infrastruktur yang esensial untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.