Reshuffle Kilat Kabinet Prabowo di Hari ke-122 Pemerintahan, Langkah Strategis atau Tanda Ketidakstabilan?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pada Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pertama dalam susunan Kabinet Merah Putih, tepat pada hari ke-122 masa pemerintahannya yang dimulai sejak 20 Oktober 2024. Langkah ini terbilang cepat jika dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo, yang baru melakukan reshuffle perdana pada hari ke-296 masa jabatannya.

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan menggantikannya dengan Brian Yuliarto, Guru Besar sekaligus Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB). Pelantikan Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek dilakukan di Istana Negara pada Rabu sore. 

Advertisement

Selain perubahan di posisi Mendikti Saintek, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di beberapa lembaga negara. Marsekal Madya Muhammad Syafii dilantik sebagai Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), menggantikan pejabat sebelumnya. Muhammad Yusuf Ateh dipercaya sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Amalia Adininggar Arumsari ditunjuk sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Letjen Nugroho Sulistyo Budi mengisi posisi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perombakan kabinet ini dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Agustus 2015, atau hari ke-296 masa pemerintahannya. Saat itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus, termasuk penggantian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Sofyan Djalil kepada Darmin Nasution, serta beberapa posisi strategis lainnya. 

Langkah cepat Prabowo dalam melakukan reshuffle ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan ini merupakan upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya berjalan seiring dengan visi dan misinya. Sinyal perombakan kabinet sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu.

Dalam peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama pada 5 Februari 2025, Presiden Prabowo menyatakan, "Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan."

Langkah cepat Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik. Beberapa analis menilai bahwa perombakan ini merupakan upaya untuk mempercepat kinerja pemerintahannya dan memastikan bahwa kabinetnya diisi oleh individu-individu yang sejalan dengan visi dan misinya.

Selain itu, reshuffle ini juga dianggap sebagai respons terhadap dinamika politik dan ekonomi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet telah mencuat seiring dengan agenda pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara. Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa akan ada pelantikan beberapa pejabat pada Rabu sore, namun tidak merinci siapa saja yang akan dilantik.

Sekretaris Kabinet, Mayor Jenderal TNI (Purn) Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi agenda pelantikan tersebut. "Benar, Bapak Presiden akan melantik sejumlah pejabat pada sore ini di Istana," ujar Teddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/2/2025) pagi.

Selain itu, beberapa pengamat politik mencatat bahwa perombakan kabinet ini mungkin dipicu oleh evaluasi kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa kementerian, khususnya di sektor ekonomi, disebut-sebut menjadi fokus evaluasi mengingat pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Langkah Presiden Prabowo ini juga sejalan dengan upayanya untuk mengurangi pengeluaran negara melalui efisiensi anggaran. Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa total pemotongan anggaran melalui langkah-langkah efisiensi tetap sebesar 306 triliun rupiah, meskipun sebelumnya Presiden Prabowo mengklaim penghematan mencapai 750 triliun rupiah. Pemotongan ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat secara ekonomi. 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, berpendapat bahwa reshuffle ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya.

"Perombakan ini mencerminkan komitmen Presiden untuk memastikan bahwa setiap anggota kabinet bekerja efektif dan sejalan dengan visi pemerintahannya," ujar Andi.

Selain perombakan di tingkat kementerian, dinamika politik juga terlihat di lembaga-lembaga negara lainnya. Beberapa anggota parlemen Indonesia dilaporkan mempertimbangkan untuk mengajukan pencopotan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, karena dianggap kurang mendukung kebijakan pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut. 

Perombakan kabinet ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempercepat realisasi program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau perkembangan selanjutnya, terutama bagaimana perubahan ini akan berdampak pada efektivitas pemerintahan dan pencapaian target-target nasional. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.