Pemerintahan

DPR RI Ahmad Irawan Bahas Tagar Kabur Aja Dulu hingga Indonesia Gelap di Kota Malang

Jumat, 21 Februari 2025 - 21:36 | 42.65k
anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan saat melakukan diskusi publik di Kota Malang. (FOTO: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan saat melakukan diskusi publik di Kota Malang. (FOTO: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Baru-baru ini tagar kabur aja dulu berseliweran di media sosial. Bukan hanya itu, seruan tentang Indonesia Gelap juga menghantui media sosial beberapa waktu ini.

Hal itu bentuk protes masyarakat hingga mahasiswa terkait sejumlah kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia (RI). Isu yang paling disorot, yakni kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran dari Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Advertisement

Sebagai informasi, tagar kabur aja dulu merupakan sebuah fenomena ajakan untuk pindah dari Indonesia keluar negeri. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan kehidupan lebih layak ditengah situasi politik dan perekonomian di Tanah Air saat ini. 

Akibat kebijakan tersebut, mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Kota Malang melakukan aksi demo. Mereka menuntut untuk pemerintah melakukan kajian ulang terkait kebijakan yang disahkan. 

Lebih dari itu, mereka ingin agar pemerintah tidak lagi mengambil kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan telah melihat dan mendengar isu yang saat ini sedang ramai, baik tagar kabur aja dulu ataupun Indonesia Gelap. Ia pun membahas soal isu-isu tersebut saat berkunjung ke Kota Malang, Jumat (21/2/2025).

Menurut Irawan, kebijakan yang saat ini telah digulirkan merupakan kebijakan transisional. Artinya, kebijakan ini berbeda fokus dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Presiden ke-8 atau saat ini Prabowo Subianto. 

“Tentu setiap presiden punya fokus yang berbeda. Kalau sebelumnya Jokowi fokus pada kebijakan infrastruktur, Prabowo punya kebijakan pokok yakni MBG,” ujar Irawan, Jum'at (21/2/2025). 

Selanjutnya, ada lagi yaitu kebijakan yang dinamakan Danantara. Dimana, lanjut Irawan, kebijakan itu digulirkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. 

“Nah Danantara ini sudah disahkan UU-nya melalui revisi UU BUMN. Kalau kita bisa melihat potensi modal dari Danantara sekitar Rp 300 triliun, mudah-mudahan ini bisa mendorong perekonomian Indonesia sampai posisi delapan dunia. Jadi negara berinvestasi pada proyek strategis,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Dapil Malang Raya ini juga berdiskusi dalam tajuk Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Ahmad Irawan mengaku sebenarnya kegiatan seperti ini sudah diinginkan sejak lama. Selain daerah pemilihan dari Malang Raya, ia mengaku ingin bertemu dengan masyarakat ditengah kesibukannya. 

“Sebagai anggota DPR RI, saya bisa menjadi jembatan apa yang menjadi aspirasi. Kemudian apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang,” tuturnya.

Meski dibungkus dengan sosialisasi empat pilar, namun Irawan mengaku silaturahmi dengan masyarakat sangat penting. Karena sebagai anggota DPR RI dan mewakili aspirasi Dapil, Irawan mengaku sebagai kader Partai Golkar juga memiliki kewajiban moral mengenai kebijakan pemerintah.

“Ini kepada semua, mulai media, mahasiswa, aktivis hingga LSM. Hal itu agar alur informasi tidak putus,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES