Tito Karnavian: Kepala Daerah Harus Prioritaskan Rakyat, Bukan Parpol

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus mengutamakan tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik pengusungnya. Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers saat orientasi kepala daerah (retret) yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka mereka harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat, bukan ke partai. Partai hanya kendaraan untuk ikut pemilihan, tetapi setelah terpilih, tanggung jawab utama adalah kepada masyarakat," ujar Tito, Sabtu (22/2/2025).

Advertisement

47 Kepala Daerah Tak Hadir, PDI-P Jadi Sorotan

Tito mengungkapkan bahwa 53 kepala daerah tidak hadir dalam retret tersebut. Dari jumlah tersebut, 6 orang memberikan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah ini diduga berkaitan dengan instruksi DPP PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ke retret.

Surat instruksi tersebut diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam, menyusul penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Bahkan, bagi kepala daerah yang sudah telanjur berangkat, Megawati meminta mereka berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Retret untuk Kepentingan Daerah, Bukan Pemerintah Pusat

Tito menegaskan bahwa kegiatan retret ini bukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan untuk memperkuat koordinasi antar kepala daerah demi kepentingan masyarakat.

"Kami ingin kepala daerah saling mengenal, membangun jejaring, serta bekerja sama agar kebijakan daerah bisa lebih sinergis," kata Tito.

Menurutnya, kepala daerah yang absen akan mengalami kerugian, seperti sulitnya membangun jejaring antar kepala daerah maupun dengan pemerintah pusat.

"Mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal para menteri, gubernur, dan membangun relasi yang bisa memperlancar koordinasi pemerintahan ke depan," tandasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.