Musrenbang RKPD 2026 Menjadi Program Kerja Pertama 99 Hari Bupati Lombok Utara

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Bappeda KLU) menggelar musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) KLU tahun 2026, yang berlangsung di Lotara Point, Pemenang, Rabu (26/2/2025). 

Pelaksanaan Musrenbang RKPD dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, Kapolres KLU, Dandim 1606, para asisten, para kepala dinas/badan/kantor, para camat, para kades, para pegiat sosial. Tamu kehormatan Kepala Bappeda NTB, Iswandi, para pemateri baik dari akademisi maupun Bappenas. 

Advertisement

Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiharto menyampaikan laporan kegiatan Musrenbang RKPD 2026. (Foto : Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiharto menyampaikan, Musrenbang RKPD tahun 2026 sebagai kegiatan awal dari 99 hari pertama kerja Bupati Lombok Utara yang baru beberapa hari dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

"99 hari pertama kerja ini adalah hentakan awal dari program kegiatan dalam satu periode atau lima tahun kedepan," ujarnya.

Musrenbang RKPD kali ini mengangkat tema peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah, dengan jumlah 210 peserta dari berbagai  lintas instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.

"Pada Musrenbang RKPD kali ini juga ditambahkan peserta dari desk perempuan, disabilitas, dan desk milenial Gen Z. Yang sebelumnya tidak ada," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada Musrenbang RKPD persoalan kemiskinan masih menjadi pembahasan utama. Pada akhir tahun 2024, BPS merilis persentase penduduk miskin di KLU berada pada angka 23,96 persen, yang artinya dari empat orang masyarakat KLU terdapat satu orang masyarakat KLU yang tergolong miskin.

"Walaupun cenderung menurun dari tahun ke tahun, persentase angka kemiskinan di KLU masih posisi tertinggi di NTB. Tahun 2024, angkanya kurang lebih 24 persen," ungkapnya.

Dalam mengentaskan kemiskinan, salah satu senjata utamanya ialah pendapatan asli daerah (PAD). PAD KLU meningkat drastis dalam tiga tahun terakhir, dan tahun 2024 angkanya mencapai kurang dari Rp 300 miliar.

"Dan sektor pariwisata berkontribusi paling tinggi terhadap PAD KLU berkisar 60 sampai 70 persen. Dari proporsi ini, 80 persen adalah kontribusi dari pariwisata tiga gili," terangnya.

Situasi ini tampaknya mengharuskan Pemkab KLU untuk lebih intens dalam menata dan mengelola kepariwisataan di tiga gili, dan berupaya melakukan link & match dengan sektor-sektor lain untuk memastikan agar ada semacam dampak ekonomi yang timbul atas kebijakan kepada desa-desa lain di KLU.

Perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, namun butuh upaya kerja yang lebih baik lagi dan inovasi yang dapat dengan mudah diimplementasikan serta memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

"Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dengan niat baik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat KLU menjadi amal jariah untuk kita semua," harapnya.

Kepala Bappeda NTB, Iswandi menyampaikan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, KLU yang pertama kali melaksanakan Musrenbang RKPD untuk tahun 2026. 

Penyusunan RKPD kabupaten harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMD) 2025-2030 dan RPJMD Provinsi NTB. 10 tahun kedepan pembangunan nasional harus akselerasi ke daerah. 

"Arah pembangunan nasional harus diperkuat oleh provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya. 

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menandatangi berita acara pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026. (Foto : Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

Pelaksanaan pelantikan kepala daerah serentak pertanggal 10 Februari sebagai bentuk mempercepat perintegrasian program RPJMD yang harus selaras dengan RPJMN. 

"Kita harus lebih cepat. Dan kita sudah bicara 2026, perlu dimasukan visi-misi dalam RPJMD 2025-2029, yg akan disahkan oleh DPRD. Jangan lupa menyiapkan RPJMD 2025, sudah ada intruksi presiden, seprti makan bergizi gratis, efesiensi anggaran, ketahanan pangan, dan lainnya. Harus disiapkan di tingkat kabupaten, yang harus masuk dalam kerja pemerintah daerah," imbuhnya.

Bagaimana menyiapkan perubahan pertenghan jalan ini, maka harus dipercepat ranwal RPJMD untuk dimasukan supaya terintegrasi.

"Pak Bupati punya komitmen atau janji-janji politik ke masyarakat harus tertuang dalam kerja pemerintah daerah," tegasnya.

Soal kemiskinan KLU paling tinggi angka kemiskinannya. Untuk menekan itu, dapat diakselerasi dengan program gubernur dalam bentuk pembangunan wilayah berbasis desa. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengatakan, Musrenbang RKPD menjadi kesempatan pertama menuangkan pokok-pokok pikiran. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pikiran untuk KLU. Yaitu, fokus pendidikan dengan membangun perguruan tinggi, fokus kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, mempercepat pembangunan rumah sakit di wilayah timur (Kayangan dan Bayan), membentuk kecamatan khusus untuk kawasan wisata tiga gili.

Pada persoalan kemiskinan, KLU pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,84 persen menjadi 23,96 persen, dari tahun sebelumnya (2023) yaitu 25,8 persen. 

Beberapa waktu lalu BPS juga telah menerima rilis, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di KLU 2023 yang  tumbuh positif sebesar 5,1 persen, pada 2023 sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor konstruksi sebesar 13,18 persen, dan penyediaan akomodasi makan minum atau aktivitas pariwisata yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 10,85 persen.

Mengacu pada arah Pembangunan Nasional tahun 2026 dari BAPPENAS maka arah pembangunan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2026 berfokus pada : Pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan , penguatan daya saing daerah dan pengendalian inflasi.

"Dengan tantangan yang kita miliki saat ini kita harus tetap optimis, tidak boleh pesimis untuk menuntaskan persoalan kemiskinan sekaligus peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)," imbuhnya Bupati dua periode ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.