Ada 12 Pimpinan OPD Dijabat Plt, Pemkab Bondowoso Akan Lakukan Seleksi Terbuka

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sebanyak 12 Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Pemkab Bondowoso) masih dijabat Pelaksana Tugas atau Plt. 

Oleh karena itu, dalam rangka penataan jabatan di birokrasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Bondowoso tengah menyiapkan open bidding atau seleksi terbuka. 

Advertisement

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menjelaskan, seleksi terbuka eselon 2 untuk mengantisipasi kemungkinan merosotnya kualitas pelayanan kepada masyarakat akibat kekosongan jabatan.  

Dia menilai, kinerja tidak akan optimal jika jabatan tersebut tidak segera diisi oleh pejabat definitif.

Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahapan seleksi dalam waktu dekat.  

“Tujuan utama dari pengisian jabatan ini adalah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya, Senin (3/3/2025). 

Sementara jika mengacu pada data yang ada kata dia, terdapat 12 OPD di Bondowoso yang dipimpin Plt atau tidak memiliki kepala definitif.

Namun demikian, dirinya akan mengajukan asesmen terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk memastikan semua tahapan sesuai regulasi. 

“Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan KASN, baru kami akan melakukan penataan dan open bidding,” terangnya.  

Sebagai Pj Sekda, dia mengaku juga sudah melakukan asesmen terhadap pejabat eselon 3 yang berpotensi mengisi posisi tersebut.

“Tahun kemarin ada asesmen eselon 3. Itu masih up to date digunakan untuk penataan ASN tahun ini," jelasnya. 

Berdasarkan hasil asesmen untuk jabatan setara Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Camat dan Kabid itu bisa menjadi pertimbangan dalam seleksi terbuka selanjutnya.

"Namun, hasil asesmen ini bukan keputusan final, melainkan menjadi prioritas utama dalam penataan jabatan,” paparnya.

Namun demikian lanjut Rozi, seleksi terbuka ini akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran daerah. 

Apalagi kondisi keuangan daerah masih dalam tahap efisiensi, Pemkab akan menyesuaikan proses seleksi dengan dana yang ada.

“Kami berharap tidak ada kendala anggaran yang bisa menghambat proses ini. Namun, tentu harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” harapnya.

Sehingga dia memprediksi tidak semua OPD akan diterapkan open bidding.

"Kita akan selesaikan bertahap. Mungkin bisa 8 OPD dulu untuk selanjutnya nanti bisa seluruhnya selesai," terang dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.