Pemkab Lamongan Raih Peringkat Pertama IPKD MCP 2018-2024

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lamongan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten yang dikenal sebagai Kota Soto ini berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori Pemerintah Kabupaten pada rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitor Center for Prevention (MCP) periode 2018-2024.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peluncuran indikator MCP tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Kantor KPK, Rabu (5/3/2025). 

Advertisement

Penilaian IPKD MCP ini untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah, membangun komitmen pencegahan korupsi secara nasional, serta meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang mengikuti acara secara virtual, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya maksimal dalam menerapkan delapan indikator MCP.

"Alhamdulillah, Lamongan mendapatkan peringkat satu pada penilaian IPKD. Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memaksimalkan penerapan indikator MCP dalam tata kelola pemerintahan," ujar Pak Yes.

Pak Yes juga menekankan bahwa MCP menjadi pedoman dalam memonitor serta memperbaiki sistem operasional pemerintahan daerah. Indikator MCP tahun 2025 meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan data keuangan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan mencatatkan nilai MCP sebesar 95,1. Meski demikian, Pak Yes menegaskan bahwa angka bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah realisasi dan pelaksanaan seluruh indikator MCP guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mempertahankan prestasi ini, Pemkab Lamongan akan terus melakukan evaluasi pada aspek pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal melalui APIP. Evaluasi ini, diharapkan Pak Yes, dapat meningkatkan kualitas pada beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki.

Sementara Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan MCP adalah integritas. "Tanpa integritas, pencegahan korupsi sulit terwujud," katanya.

Dengan pencapaian ini, Lamongan semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencegah tindak korupsi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.