Banyuwangi Luncurkan Dokumen Kependudukan Gratis untuk Warga Miskin

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meluncurkan program inovatif bernama "Tondo Welas" (Tanda Cinta) yang memberikan layanan pembuatan dokumen kependudukan gratis bagi warga miskin. Dalam program ini, warga yang belum memiliki dokumen seperti KTP, KK, dan KIA, masuk dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK) dan akan langsung diurus tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu.

"Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Sabtu (08/03/2025). 

Advertisement

"Jadi warga tidak perlu kemana-mana. Tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu, petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya. Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah. Karena bisa jadi, penerima tidak mengetahui, atau belum sempat karena masalah kesehatan atau berbagai hal lainnya untuk melengkapi dokumen adminduknya," tambah Ipuk, saat menyerahkan dokumen adminduk kepada sejumlah warga kurang mampu.

Adminduk yang telah selesai dicetak, akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran.

Menurut Ipuk, kelengkapan adminduk sangat diperlukan bagi setiap warga. Dengan memiliki dokumen lengkap, warga akan semakin mudah mengakses pelayanan publik, serta mendapatkan akses layanan sosial. Belum lagi berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Program ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap," urai Ipuk. 

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi menambahkan, menjelaskan program ini menyasar seluruh warga kurang mampu yang masuk dalam UGDK dan tercatat belum memiliki dokumen adminduk yang lengkap. 

"Kita sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum dimiliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa," terangnya. 

Program ini diharapkan bisa membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. "Misalnya, saat sakit dan harus dirawat di RS mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap," kata Ustadi. 

Dia membeberkan, pada pelaksanaan pertama ini sudah 1.289 dokumen yang terselesaikan, baik KK, KTP, KIA. 

Program ini disambut gembira oleh warga. Salah satunya Katini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo. Wanita paruh baya yang hidup sebatang kara ini terharu saat mendapatkan KK dan akta kelahiran. 

"Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.