Ketua MPR RI: Revisi UU TNI untuk Sesuaikan dengan Perkembangan Zaman
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan revisi UU TNI bertujuan menyesuaikan institusi dengan dinamika zaman, termasuk perpanjangan usia pensiun prajurit dan aturan jabatan sipil.
JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ia menilai penguatan posisi TNI perlu diperjelas mengingat undang-undang tersebut belum mengalami revisi selama hampir 25 tahun.
"Saya kira penguatan posisi TNI perlu dipertegas. Undang-Undang TNI terakhir direvisi hampir 25 tahun lalu, jadi perlu ada penyesuaian terhadap keadaan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2025).
Penyesuaian Batas Usia Pensiun Prajurit TNI
Salah satu poin dalam revisi ini adalah perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI. Menurut Muzani, usia pensiun perlu menyesuaikan kondisi fisik prajurit yang umumnya masih bugar dan dapat terus mengabdi.
"Seorang jenderal menempuh tahapan panjang, dengan pendidikan yang juga panjang dan biaya besar. Saat pensiun di usia 58 tahun, rata-rata mereka masih segar bugar," jelasnya.
TNI dalam Jabatan Sipil dan Politik
Terkait prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil atau politik, Muzani menegaskan bahwa mereka harus pensiun dari dinas militer terlebih dahulu.
"Kalau presiden menyetujui, saya kira tidak ada masalah, yang penting mereka pensiun dari posisi aktifnya," kata Muzani.
Ia juga menekankan bahwa prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga di luar aturan yang berlaku harus mengundurkan diri dari kedinasan TNI.
"Biasanya mereka yang ditempatkan adalah orang-orang dengan kapasitas tertentu, misalnya di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan," ujarnya.
Menjaga Supremasi Sipil
Muzani menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap akan menjaga supremasi sipil. Oleh karena itu, mekanisme kedudukan dan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga akan diatur secara ketat dalam regulasi.
"Harus rigid dalam UU TNI, supaya sipil tidak merasa terganggu. Peraturannya harus jelas," tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi publik terkait revisi UU TNI, Muzani menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.
Ia juga menepis anggapan bahwa revisi UU TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
"Saya kira tidak, ini ada batasan-batasannya," tandasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
