Bupati Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan di Pemkab Jombang

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak kepada rakyat. 

Warsubi menegaskan bahwa masa kepemimpinannya tidak akan memberi ruang bagi budaya transaksional dalam birokrasi, khususnya praktik jual beli jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan kesempatan yang adil dan transparan.

Advertisement

“Kami tidak akan menoleransi budaya jual beli jabatan. Semua jabatan akan diumumkan secara terbuka dengan penelusuran rekam jejak dan integritas. ASN berhak bersaing secara terbuka dan adil,” tegasnya saat konferensi pers yang digelar di Kantor Pemkab Jombang, Selasa (8/4/2025).

Warsubi mengatakan, salah satu capaian penting dalam 100 hari kerja adalah percepatan perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak di titik-titik strategis seperti ruas Mojoduwur–Mojowarno. Percepatan ini disebut sebagai bukti nyata bahwa Pemkab bergerak cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Di bidang sosial, Warsubi menyebut keberhasilan Pemkab Jombang dalam melobi Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan senilai Rp 652 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan disalurkan langsung oleh Kemensos kepada masyarakat melalui Dinas Sosial.

“Dana ini akan kami gunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Penyalurannya langsung oleh Kementerian Sosial kepada penerima yang datanya telah diverifikasi,” jelasnya.

Dari sektor pendidikan, Kabupaten Jombang juga mencatat prestasi sebagai daerah pertama yang dipercaya sebagai pilot project nasional program Sekolah Rakyat (SR). Program ini digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin tanpa membebani APBD.

“Kami akan mendapatkan bantuan senilai Rp 210 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat berkonsep boarding school dari jenjang SD hingga SMA. Saat ini sudah kami siapkan lahan 5–10 hektare di Denanyar, dan proses belajar akan dimulai di SKB Mojoagung,” jelas Warsubi.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mempercepat pemasangan penerangan jalan umum (PJU) demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas malam hari.

Di sektor ketahanan pangan, Pemkab menggandeng Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani lokal agar tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar.

Dalam memastikan efektivitas pembangunan, Warsubi juga membentuk Tim Penggerak dan Percepatan Pembangunan, yang dipimpin oleh akademisi muda, Dr. Irfan Haris Saputra. Tim ini berfungsi untuk mengawal jalannya pembangunan agar cepat, terukur, dan berbasis data.

Menutup pernyataannya, Warsubi mengajak seluruh ASN dan mitra kerja untuk bekerja sepenuh hati dalam mewujudkan Jombang yang lebih baik.

“Kami butuh ASN dan mitra kerja yang mau bekerja total dan sepenuh hati. Tidak ada tempat bagi yang setengah hati dalam membangun Jombang,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.