Pemerintahan

Khofifah: Notaris dan PPAT Mitra Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Berintegritas

Sabtu, 19 April 2025 - 09:31 | 18.57k
Gubernur Khofifah saat menghadiri Silaturahmi Halal bi Halal  Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (18/4/2025). (FOTO: Dok. Humas Pemprov Jatim)
Gubernur Khofifah saat menghadiri Silaturahmi Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (18/4/2025). (FOTO: Dok. Humas Pemprov Jatim)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa profesi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum serta memperlancar urusan administrasi masyarakat, baik di bidang perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Silaturahmi Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang digelar di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat malam (18/4/2025).

Advertisement

“Hadirnya INI dan IPPAT sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah profesional menjadi mitra penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” ujar Khofifah.

Ia meyakini, di tengah tantangan global, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan layanan cepat dan transparan, keberadaan INI dan IPPAT dapat menjadi garda terdepan dalam menjawab harapan publik.

Khofifah juga menekankan pentingnya silaturahmi sebagai sarana membangun mutual understanding antara pemangku kepentingan dan profesi hukum.

“Tanpa hal tersebut, maka tidak akan muncul trust yang diikuti respect,” ungkapnya.

pemerintah-27.jpg

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mendorong para notaris dan PPAT untuk segera menerapkan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR Nomor 3 Tahun 2023. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan mampu meminimalisir potensi konflik atau sengketa lahan.

Namun, Khofifah menekankan bahwa transformasi digital ini membutuhkan dukungan dari sisi infrastruktur telekomunikasi serta pemerataan literasi teknologi.

“Ini merupakan tantangan kita bersama untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi demi mendukung kinerja yang efektif dan efisien,” tuturnya.

Dalam forum yang dihadiri berbagai tokoh hukum tersebut, Khofifah juga menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub logistik nasional, mengingat perannya dalam menyuplai 80 persen logistik ke 20 provinsi Indonesia Timur melalui 34 jalur tol laut—19 di antaranya terkoneksi dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini adalah kekuatan luar biasa. Menjaga Jawa Timur sebagai center of gravity dan episentrum perkembangan Indonesia adalah hal yang sangat penting,” tegasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Wilayah INI Jatim Isy Karimah Syakir, Ketua IPPAT Jatim Sri Wahyu Jatmikowati, Kakanwil ATR/BPN Asep Heri, Ketua Umum Indonesia Lawyers Club Tjandra Srijaya, serta Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya KH Achmad Muzaki. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES