Anggota MPR RI Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat di Surabaya Bahas Ekonomi Kerakyatan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kota Surabaya, Kamis (24/4/2025) malam.

Kegiatan yang  berlangsung di Hall Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya ini, dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, hingga para relawan Sahabat Ning Lia di Jawa Timur.

Advertisement

Bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Rakyat”  ASMAS MPR RI Kelompok DPD RI menjadi forum terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, unek-unek, hingga kritik terkait kondisi ekonomi saat ini. 

Ning Lia Anggota Komite III DPD RI tersebut menggarisbawahi pentingnya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan sebagai jalan menuju keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

“Ekonomi kerakyatan bukan hanya jargon. Negara harus hadir nyata dalam kebijakan publik dan praktik pembangunan. Kesejahteraan bukan milik segelintir elite, tapi harus menyentuh lapisan terbawah masyarakat,” kata Ning Lia dalam sambutanya, kamis (24/4/2025) malam.

Sebagai wakil daerah di Senayan sekaligus anggota MPR RI dari kelompok DPD RI, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara rakyat, terutama di daerah, terdengar dan terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan negara.

Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari akses permodalan, pelatihan keterampilan, hingga digitalisasi. Banyak pula yang menyoroti pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan instan.

Ning Lia menanggapi satu per satu masukan tersebut dengan menyampaikan berbagai inisiatif legislasi dan pengawasan yang sedang ia dorong bersama DPD RI. 

“Kami sebagai Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI mendorong adanya regulasi ekonomi kerakyatan utamanya keberpihak pada pelaku UMKM, usaha kecil masyarakat dan investasi masyarakat dalam mendukung ekonomi mereka. Saya mendorong kerja sama antar-daerah untuk saling mendukung kolaborasi produk lokal untuk mendukung ekonomi atau usaha masyarakat. Dan terpenting, disetiap kunjungan kerja kemasyarakat di Jawa Timur saya selalu menekankan jangan sampai masyarakat terjerat investasi bodong atau pinjol ilegal demi mendapatkan bantuan untuk usaha masyarakat," Jelasnya.

Jika masyarakat ingin berinvestasi, maka harus berinvestasi yang benar alias legal. Termasuk pinjaman modal, harus sesuai aturan pemerintah dan legal sesuai data resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Terkait investasi masyarakat, saya hadirkan narasumber di bidangnya yakni praktisi investasi Pak Choirul Anam, agar masyarakat memahami cara berinvestasi yang benar atau legal," ungkap Ning Lia.

Sementara, Choirul Anam, S.Pd., M.M., praktisi investasi, membahas pentingnya literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal. Dalam paparannya, Anam mengingatkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dunia investasi menjadi celah bagi berbagai modus penipuan.

“Investasi itu penting, tapi literasi harus lebih dulu. Banyak masyarakat tergiur iming-iming keuntungan cepat dan akhirnya terjerumus pada investasi bodong. Negara harus hadir melalui edukasi yang masif, dan kita semua punya tanggung jawab mengawal,” ujar Anam.

Ia juga menyoroti ketimpangan dalam akses ke pasar keuangan yang kerap menguntungkan kelompok tertentu.

"Perlu ada regulasi serta kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait sosialisasi intervensi positif agar masyarakat kecil bisa menikmati manfaat dari sistem keuangan yang sehat dan adil," Jelasnya.

Kegiatan ASMAS ini ditutup dengan komitmen dari Ning Lia untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah dihimpun melalui laporan resmi kepada MPR RI.

Sebagai Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, Ning Lia berjanji untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat, utamanya di Jawa Timur.

“Mari kita mengawal bersama, berkolaborasi bersama dalam mengawal ekonomi yang adil sesuai jiwa Pancasila dan amanat Undang-undang 1945 Pasal 33," Pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.