Pemkab Banyuwangi Raih Surplus Anggaran Rp 51,95 Miliar dalam Laporan APBD 2024

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengumumkan surplus anggaran sebesar Rp 51,95 miliar dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi yang digelar pada Rabu, 14 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara ini dihadiri oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Pj. Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, serta jajaran Asisten Bupati, Kepala SKPD, Camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi. Agenda utama rapat adalah penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Advertisement

Keberhasilan Pengelolaan Keuangan dan Opini WTP

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

"Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Ipuk di hadapan peserta rapat paripurna.

Kinerja Positif dalam Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara keseluruhan, laporan pertanggungjawaban APBD 2024 menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 3,37 triliun, melampaui target anggaran sebesar Rp 3,30 triliun, atau mencapai 102,40 persen.

Pendapatan daerah ini didorong oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp 597,54 miliar (94,85 persen dari target) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,72 triliun (104,18 persen dari target). Kinerja yang sangat baik juga tercatat pada sektor Pajak Daerah, yang mampu melampaui target dengan realisasi Rp 298,51 miliar (109,18 persen dari target).

Efisiensi Belanja dan Surplus Anggaran

Di sisi lain, belanja daerah tercatat sebesar Rp 3,32 triliun dari anggaran sebesar Rp 3,73 triliun, atau terealisasi sebesar 89 persen. Efisiensi juga terlihat pada pos belanja tidak terduga yang hanya terealisasi sebesar Rp 465,33 juta dari anggaran Rp 20 miliar.

Surplus anggaran yang tercatat sebesar Rp 51,95 miliar merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tercatat dengan penerimaan sebesar Rp 37,27 miliar, yang tanpa adanya pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 37,27 miliar.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Bupati Ipuk juga mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 89,21 miliar, yang merupakan penjumlahan dari surplus anggaran dan pembiayaan netto.

Dalam laporan tersebut, Bupati Ipuk juga menyampaikan bahwa aset daerah tercatat sebesar Rp 5,15 triliun dengan kewajiban daerah sebesar Rp 295,15 miliar. Hal ini menunjukkan nilai ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar Rp 4,86 triliun.

Rapat paripurna DPRD kemudian ditutup dengan penyampaian Nota Penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 oleh Bupati Ipuk Fiestiandani. Surplus anggaran yang signifikan ini diharapkan dapat menjadi indikator positif untuk pengelolaan keuangan daerah yang sehat, serta memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.