Pemkot Malang Matangkan RPJMD, DPRD Soroti Fondasi Pembangunan Jangka Panjang

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemkot Malang tengah memfinalisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman arah pembangunan selama masa jabatan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin. Dokumen strategis ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang, karena akan menjadi landasan awal menuju penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai bahwa periode kepemimpinan saat ini sangat menentukan, karena menjadi fondasi awal pembangunan jangka panjang kota.

Advertisement

“Visi-misi kepala daerah sudah dituangkan dalam RPJMD. Ini adalah masa untuk menyusun fondasi bagi RPJPD ke depan. Tugas di periode ini cukup berat, karena harus menyiapkan banyak hal, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amithya, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan bahwa pembangunan akan difokuskan pada sektor prioritas seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penanggulangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif juga menjadi kunci penyusunan kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran.

“Ini adalah tahap penting di mana DPRD dan Pemkot bekerja sama menyempurnakan kebijakan yang telah dirancang. Visi-misi yang sudah dijabarkan dalam bentuk program terstruktur, klaster pembagiannya juga sudah tertata,” ungkapnya.

Amithya juga berharap agar seluruh program pembangunan dapat menyentuh hingga tingkat RT, sebagai unit paling dasar dalam struktur sosial masyarakat. Ia menambahkan, penandatanganan pakta integritas menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan RPJMD serta pelaksanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilakukan secara bersih dan akuntabel.

“Pakta integritas ini mencerminkan komitmen kami bersama seluruh pemangku kepentingan agar Pokir disusun dan dijalankan secara sehat,” tegasnya.

Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa penyusunan RPJMD merupakan bagian dari komitmen politiknya bersama Wakil Wali Kota, Ali Muthohirin. Dokumen ini tak hanya menjadi acuan pembangunan, tapi juga dasar evaluasi kinerja pemerintahan mereka selama lima tahun ke depan.

“Secara regulasi, visi dan misi kepala daerah memang wajib tercantum dalam RPJMD. Saat ini tahapan-tahapan seperti sosialisasi hingga konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat sudah kami lalui,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan bahwa RPJMD Kota Malang juga harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat (top-down). Saat ini, Pemkot tengah mempersiapkan pengajuan dokumen final ke DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Proses ini ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari setelah finalisasi.

“RPJMD juga menjadi indikator penilaian dari pemerintah pusat atas kinerja kami. Mereka akan memantau apakah pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan atau tidak,” jelasnya.

Selain itu, Wahyu menyoroti pentingnya integritas para penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, mereka adalah bagian dari rantai pelaksana yang harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam waktu dekat, Wahyu memastikan sejumlah program prioritas siap diluncurkan secara bertahap. Ia mengklaim program-program tersebut dirancang langsung berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Kami susun visi pembangunan dari nilai-nilai lokal. Ini yang membuat program kami diapresiasi pusat karena dinilai relevan dan mudah dipahami masyarakat,” pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.