Dorong Kinerja Pemkab Malang, Darmadi Ingatkan Pembangunan Berdampak
Ketua DPRD Malang Darmadi menegaskan setiap rupiah APBD harus berdampak nyata bagi masyarakat, mendorong evaluasi ketat kinerja pembangunan dan prioritas pengentasan kemiskinan.
MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyatakan, pembangunan yang dilakukan Pemkab Malang harus benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Kinerja pembangunan oleh Kepala Daerah dan jajaran Pemkab Malang tentu harus dievaluasi setiap selesai tahun anggaran. Prinsipnya, tiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dari APBD, harus dipertanggungjawabkan," tandas Darmadi, di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2026).
Dikatakan, kinerja pembangunan yang disampaikan Bupati Malang dalam laporan Keterangan Pertanggujawaban, memang tidak lagi dipelototi angka-angka nominal pemanfaatan oleh anggota legislatif.
Hal ini, mengingat pemeriksaan penggunaan keuangan APBD sudah menjadi kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Meski demikian, capaian kinerja kepala daerah menurut Darmadi, merupakan bahan evaluasi atas hasil dari perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Pemkab Malang, terutama dalam satu tahun anggaran.
"Jadi, memang dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang, realisasi dalam program-programnya seperti apa. Nah, kita lihat semua dari input, serta output dan outcome manfaatnya bagaimana. Setiap swn rupiah APBD, apa dampaknya bagi masyarakat," jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.
Darmadi menjelaskan, fokus kinerja pembangunan yang harus dijalankan eksekutif mencakup empat hal. Diantaranya, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, keuangan dan perekenomian, serta pemenuhan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial masyarakat.
Untuk diketahui, sesuai perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema Pembangunan: "Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”.
RKPD 2025 ini lalu diwujudkan oleh Pemkab Malang ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan. Yakni, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya saing SDM, peningkatan perekonomian, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
