Dana Transfer Dipangkas, Kabupaten Malang Andalkan Desa Digital dan BUMDes
Berkurangnya dana transfer daerah hingga Rp644 miliar pada tahun 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten
MALANG – Berkurangnya dana transfer daerah hingga Rp644 miliar pada tahun 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Malang.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Malang memilih memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui digitalisasi, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan potensi lokal berbasis teknologi.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menegaskan bahwa desa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang mendorong pengembangan konsep Desa Cerdas Digital sebagai strategi memperkuat kemandirian desa sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
"Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat menjadi sangat penting guna menutup keterbatasan anggaran kita," ujar Lathifah.
Menurutnya, tantangan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat desa.
Langkah tersebut dinilai relevan mengingat desa-desa di Kabupaten Malang selama ini telah menunjukkan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, ekonomi Kabupaten Malang tumbuh sebesar 5,92 persen, salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.
Salah satu indikator keberhasilan penguatan ekonomi desa terlihat dari meningkatnya jumlah BUMDes berbadan hukum. Jika pada tahun 2021 hanya terdapat 11 BUMDes berbadan hukum, hingga Mei 2026 jumlahnya melonjak menjadi 375 unit.
Sejumlah BUMDes bahkan berhasil menjadi contoh sukses pengelolaan potensi lokal. Di Desa Sanankerto, BUMDes Kerto Raharjo mampu mengembangkan destinasi wisata Bonpring yang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian ratusan jenis bambu.
Sementara di Desa Pujon Kidul, BUMDes Sumber Sejahtera berhasil mengembangkan Kafe Sawah yang menjadi destinasi wisata unggulan dan membuka banyak peluang ekonomi bagi warga.
Tak hanya sektor wisata, Kabupaten Malang juga mencatat sejumlah keberhasilan di bidang pertanian dan ekspor produk lokal. Varietas Padi Sukma yang dikembangkan petani di Bululawang mampu menghasilkan hingga 15 ton per hektare.
Di sisi lain, produk keripik buah dari Kecamatan Ngantang telah menembus pasar Singapura, sedangkan kopi robusta asal Dampit berhasil memasuki pasar Italia.
Untuk memperkuat tata kelola ekonomi desa, Pemkab Malang juga meluncurkan program Desa Cerdas Fiskal yang berfokus pada digitalisasi pengelolaan keuangan desa.
"Program ini difokuskan pada optimalisasi digitalisasi keuangan desa untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi kebocoran anggaran, serta mendorong aparatur desa lebih cermat dalam memetakan potensi pendapatan dan mengalokasikannya ke sektor-sektor produktif," tegas Lathifah.
Program tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
Dengan kombinasi digitalisasi, penguatan BUMDes, inovasi pertanian, dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Malang optimistis desa-desa di wilayahnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh.
Strategi itu sekaligus menjadi jawaban atas tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah tanpa mengurangi laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
