Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Terbaik I Program Rutilahu di Jawa Timur
Pemkot Surabaya meraih penghargaan Terbaik I se-Jawa Timur untuk dukungan APBD tertinggi dalam Program Rutilahu. Targetkan penuntasan 100 persen pada 2027.
Surabaya – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyediakan hunian layak bagi warganya lewat Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Pemkot Surabaya berhasil menyabet penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program RTLH Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian Maharhandono.
Iman mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas atensi Pemkot Surabaya yang ditopang oleh kolaborasi kuat bersama DPRD Kota Surabaya dalam menuntaskan persoalan hunian di Kota Pahlawan.
“Penghargaan ini sebenarnya cukup mendadak bagi kami. Kami tidak menyangka Surabaya mendapat penghargaan dukungan APBD tertinggi untuk Rutilahu. Daerah lain ada yang mendapat penghargaan untuk penanganan kawasan kumuh. Namun, karena kawasan kumuh di Surabaya sudah jauh berkurang, fokus dan atensi Pemkot saat ini bergeser masif ke penanganan rutilahu," ujar Iman, Kamis (11/6/2026).
Iman menjelaskan, pada tahun 2026 ini Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan sebanyak 3.242 unit rumah. Anggaran program tersebut bersumber dari kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya mengandalkan APBD kota.
“Dukungan APBD sebanyak 2.240 unit dan dari non-APBD seperti CSR (Corporate Social Responsibility) dan NGO (Non-Governmental Organization) sebanyak 1.002 unit rumah,” kata Iman.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya bergerak bersama berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Beberapa di antaranya adalah BAZNAS, Nurul Hayat, Yayasan Buddha Tzu Chi, hingga pengembang properti seperti Ciputra dan Pakuwon Group.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat ini tercatat sebanyak 200 unit. Menurut Iman, terdapat informasi mengenai rencana tambahan hingga 2.000 unit yang saat ini sedang dikaji kembali oleh pemerintah pusat.
Iman menambahkan, Pemkot Surabaya menerapkan seleksi ketat agar program ini tepat sasaran. Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos), penerima manfaat harus masuk dalam data keluarga miskin (gamis) atau pra-miskin pada desil 1 sampai 5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Persyaratan utamanya adalah rumah harus berdiri di atas tanah yang legal, memiliki sertifikat atau alas hak yang jelas seperti IPT (Izin Pemakaian Tanah) atau surat sewa resmi. Kami tidak bisa melakukan perbaikan di atas tanah ilegal, seperti tanah bantaran rel milik PT KAI atau semacamnya," tegas Iman.
Mengenai target jangka panjang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh persoalan rutilahu di Surabaya harus selesai 100 persen pada tahun 2027. Saat ini, total usulan yang masuk ke Pemkot mencapai 7.196 unit rumah.
"Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan urusan rutilahu di Surabaya sudah selesai," lanjut Iman menyampaikan pesan wali kota.
Bagi Pemkot Surabaya, Rutilahu bukan sekadar program perbaikan fisik bangunan atau estetika kota. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan perekonomian warga yang dimulai dari lingkungan rumah.
Ke depan, Iman berharap semakin banyak sektor swasta yang terlibat dalam program ini. Sementara itu, untuk penanganan hunian di atas tanah ilegal yang belum tersentuh program Rutilahu, Pemkot akan mulai mengkaji konsep penertiban yang humanis serta program relokasi bersama jajaran pemerintah pusat terkait.
"Target utama kami adalah menghadirkan hunian yang layak, sehat, aman, dan bermartabat. Rumah yang tadinya tidak punya pencahayaan alami, kurang sehat, atau lantainya masih tanah, kita ubah menjadi layak huni agar kesehatan dan ekonomi keluarga di Surabaya ikut meningkat," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


