Dukung Sensus Ekonomi 2026, Bupati Keluarkan Surat Edaran Untuk Camat Hingga Kades

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang dukungan penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang mulai berlangsung secara nasional sejak 15 Juni 2026. Untuk memastikan pendataan berjalan lancar dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Bupati Malang HM Sanusi menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada camat hingga kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa ikut aktif menyosialisasikan pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut.

upati Malang HM Sanusi menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar sesuai kondisi yang ada.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini. Harapannya nanti data yang didapat benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga bisa menjadi pijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan ke depan," kata Sanusi.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui surat edaran yang telah diterbitkan, Sanusi berharap informasi terkait sensus dapat tersampaikan secara luas hingga tingkat RT dan RW.

"Kita telah mengeluarkan surat edaran, biar camat hingga kepala desa bisa ikut menyosialisasikan sensus ini. Juga masyarakat jangan takut untuk didatangi petugas," ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Tidak hanya usaha besar, pendataan juga menyasar pelaku UMKM, usaha rumahan, hingga masyarakat yang menjalankan usaha secara daring atau online.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang. Menurutnya, langkah cepat Bupati Malang dalam menerbitkan surat edaran akan sangat membantu proses sosialisasi di lapangan.

"Alhamdulillah Pak Bupati responsif banget dan itu Pak Bupati sudah memberikan surat edaran sampai ke level desa," ujar Erny.

Ia menjelaskan, setelah surat edaran diterima, pemerintah kecamatan dan desa akan membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang telah dimiliki.

"Insyaallah Pak Camat, Pak Lurah itu sudah punya grup RT RW yang juga akan menyebarkan informasi itu," katanya.

Erny juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir ketika petugas datang melakukan pendataan. Sebab, para petugas yang diterjunkan merupakan warga yang berasal dari wilayah setempat sehingga lebih mengenal kondisi lingkungan dan masyarakat.

"Petugas yang akan datang dari rumah ke rumah ini juga dari masyarakat sekitar sendiri, dari daerah mereka masing-masing," jelasnya.

BPS Kabupaten Malang berharap dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir. Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Malang akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dengan metode door to door. Seluruh rumah tangga maupun pelaku usaha diharapkan dapat menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban secara jujur agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah saat ini. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.