Bupati Jember Serahkan 6 Raperda Strategis, Dorong Lompatan Ekonomi dan Estetika Kota

Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi memulai tahapan penguatan regulasi daerah. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026) malam, Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), menyerahkan Nota Pengantar untuk enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Strategis kepada jajaran legislatif.

Langkah ini diambil sebagai upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato pengantarnya, Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa keenam regulasi yang diajukan merupakan fondasi hukum untuk merealisasikan program pembangunan daerah.

"Melalui sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif, kita bersama-sama menyongsong 'Jember Baru'—sebuah daerah yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga siap menjadi daerah yang maju dan kompetitif," ujar Gus Fawait di hadapan forum dewan.

Salah satu dokumen yang menjadi sorotan utama dalam paripurna tersebut adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Di mimbar legislatif, Gus Fawait memaparkan indikator makro ekonomi Jember yang mencatatkan pertumbuhan sepanjang tahun lalu.

Perekonomian Jember tercatat tumbuh sebesar 5,47 persen. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen, serta pertumbuhan nasional di level 5,11 persen. Dampak dari pertumbuhan tersebut turut memengaruhi penurunan angka kemiskinan di Jember hingga menyentuh 8,67 persen.

Selain sektor riil, Kabupaten Jember kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kinerja keuangan daerah juga mencatatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 36,78 persen dengan realisasi mencapai Rp1,058 triliun.

"Meskipun ada efisiensi pada pos dana transfer dari pemerintah pusat, komitmen kami untuk rakyat tetap berjalan. Hak-hak rekan-rekan PPPK Paruh Waktu tetap kami penuhi, TPP ASN dipastikan aman, dan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan optimal," tegas Bupati.

Selain pertanggungjawaban anggaran, lima Raperda lainnya mencakup transformasi di berbagai sektor, mulai dari digitalisasi sektor pajak hingga penataan tata kota. Pemkab Jember mengusulkan penyesuaian regulasi guna mengadopsi teknologi informasi secara menyeluruh untuk menangkap potensi ekonomi baru di sektor kreatif dan ekosistem digital.

Untuk membenahi estetika dan aspek keselamatan kota, Pemkab Jember memandang perlunya aturan terkait penataan infrastruktur bawah tanah. Ke depan, pemasangan kabel komunikasi, jaringan listrik, hingga pipa publik akan diintegrasikan secara terpadu agar lebih tertata.

Di akhir sambutannya, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jember yang secara simultan juga tengah membahas enam Raperda inisiatif dewan, seperti regulasi penanggulangan bencana, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Pihak eksekutif menargetkan seluruh rangkaian pembahasan regulasi ini, baik usulan pemerintah maupun inisiatif dewan, dapat diselesaikan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelum tahun 2026 berakhir.

"Kami mengharapkan sumbangsih pemikiran, kritik yang membangun, serta sinergi dari seluruh anggota dewan. Kita ingin aturan-aturan hukum ini bisa segera diimplementasikan demi kemaslahatan seluruh warga Jember," pungkas Gus Fawait. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.