Bebas Visa Berpotensi Dongkrak Kunjungan Wisman ke Indonesia hingga 32 Persen
Kementerian Pariwisata menyebut kebijakan bebas visa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen dan memperkuat daya saing Indonesia.
JAKARTA – Kemudahan akses masuk ke suatu negara kini menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan industri pariwisata global. Bagi Indonesia, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dinilai bukan sekadar persoalan imigrasi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan permintaan wisatawan internasional.
Pernah Berhasil pada 2016
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan kebijakan bebas visa. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.
Kajian yang dilakukan World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan realisasi kunjungan wisatawan pada 2018, dampak kebijakan tersebut diperkirakan bahkan dapat mencapai 32,4 persen.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan," demikian keterangan Kementerian Pariwisata.
Bukan Sekadar Urusan Visa
Menurut Kemenpar, Bebas Visa Kunjungan tidak hanya berkaitan dengan pemberian izin masuk bagi warga negara asing.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, memberikan kemudahan perjalanan, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.
Di tengah persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan untuk menarik wisatawan global.
Sementara itu, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga tersebut.
Dampaknya hingga Penciptaan Lapangan Kerja
Manfaat kebijakan bebas visa tidak hanya dirasakan dari sisi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
Kemenpar menilai kebijakan tersebut juga dapat mendorong peningkatan belanja wisatawan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Kajian WTTC mencatat median pertumbuhan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa bebas mencapai 16,6 persen per tahun.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kebijakan pemberian jenis visa baru yang rata-rata hanya meningkatkan kunjungan sebesar 8,1 persen per tahun.
Sementara itu, kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menunjukkan penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing antara 7,2 persen hingga 27 persen.
Pariwisata Indonesia Tumbuh Lebih Cepat dari Dunia
Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dan antarpelaku industri dalam memperkuat sektor pariwisata.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Travel Meet Asia 2026 yang berlangsung di Swissotel PIK Avenue, Jakarta.
"Lebih dari sekadar pasar, acara ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata di kawasan kita dan sekitarnya," ujar Widiyanti.
Mengacu pada data UN Tourism, jumlah perjalanan wisata internasional dunia mencapai 1,52 miliar kunjungan pada 2025 atau tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Indonesia mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 10,8 persen pada periode yang sama, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan global.
Pertumbuhan tersebut menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS dan menyerap sekitar 25,9 juta tenaga kerja.
KEK Pariwisata dan Peluang Investasi Baru
Pemerintah juga tengah memperkuat ekosistem pariwisata melalui berbagai program dalam RPJMN 2025-2029.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata guna menarik investasi dan mendorong aktivitas bisnis.
Menurut Widiyanti, peluang investasi masih terbuka lebar pada berbagai sektor, mulai dari wisata gastronomi, wellness, bahari, budaya, petualangan, hingga meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).
"Keberhasilan ini bergantung pada kemitraan yang kuat antara sektor publik, swasta, masyarakat lokal, pelaku industri, investor, dan mitra internasional," katanya.
Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga guna menemukan formulasi kebijakan visa yang mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar pariwisata global.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
