Kemenpar Perkuat Produk Halal di 13 Destinasi Wisata Ramah Muslim Indonesia
Kementerian Pariwisata memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim di Indonesia dengan menggenjot sertifikasi produk halal di destinasi dan desa wisata demi mengejar peringkat pertama GMTI.
JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya memperkuat kehadiran produk-produk halal di seluruh destinasi wisata tanah air. Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas ekosistem wisata ramah Muslim (Muslim-friendly tourism) di Indonesia.
“Kami sudah berbicara baik dengan (pelaku usaha) di desa wisata supaya betul-betul menyiapkan produk-produk yang halal ya seperti sertifikasi halal),” kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar, Vinsensius Jemadu, saat ditemui ANTARA di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Vinsensius mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menyajikan pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berkualitas serta ramah Muslim.
Berdasarkan data portofolio pariwisata, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mayoritas mencari pengalaman berbasis budaya, yakni sebesar 60 persen. Sementara itu, 30 persen wisatawan mengincar keindahan alam, dan sisanya memilih produk wisata buatan manusia (man-made).
Dalam konteks pengembangan wisata ramah Muslim, pemerintah berkomitmen menghadirkan produk halal yang terintegrasi dengan potensi alam dan budaya. Salah satunya dengan menawarkan wisata bahari, seperti aktivitas menyelam (diving) hingga berselancar (surfing).
Selain produk, pemerintah juga memantau ketersediaan fasilitas penunjang halal pada sarana dan prasarana di destinasi wisata. Standardisasi ini diperluas, terutama di 13 destinasi prioritas yang sedang dikembangkan Kemenpar sebagai kawasan ramah Muslim, termasuk Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan Banten.
"Kemudian juga ada sarana dan prasarana di destinasi. Yang boleh kita sebut kalau dalam kepariwisataan itu sebut extended service," ucap Vinsensius.
Terkait pemenuhan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hingga komoditas di sektor akomodasi dan jasa, Kemenpar intensif berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kita sedang bicarakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan BPJPH dan baru-baru ini kita ada 1.500 kalau enggak salah di Sumatera Utara yang sudah kerja sama dengan kita untuk desa wisata maupun juga sumber daya manusia,” ujar Vinsensius menambahkan.
Melalui strategi ini, Kemenpar optimistis dapat mengantarkan Indonesia menduduki posisi pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melonjak ke peringkat kedua dunia—bersanding dengan Turki dan Arab Saudi—setelah sebelumnya berada di peringkat kelima pada tahun 2025. Posisi puncak saat ini masih ditempati oleh Malaysia.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim terwujud berkat kolaborasi kuat dengan BPJPH. Salah satu proyek percontohan yang sukses berjalan berada di Desa Wisata Jatimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hingga 29 Mei 2026, sinergi antara Kemenpar dan BPJPH telah berhasil menerbitkan 31.548 sertifikat halal bagi para pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
"Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai nilai pariwisata," tutur Widiyanti. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
