Tekan Biaya Operasional, Pemkot Surabaya Lelang Mobil Dinas BBM dan Beralih ke Kendaraan Listrik

SURABAYA – Sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi, Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya kini tengah melelang seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin dan mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," ujarnya, dikutip Senin (29/6/2026).

Selain mengganti kendaraan operasional, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat. Menurut Wali Kota Eri, langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM.

Ajukan BBM Subsidi untuk Armada Pelayanan Publik

Namun, tidak semua armada di lingkungan Pemkot Surabaya dapat beralih ke energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga armada pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat tersebut dapat memperoleh akses BBM subsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu, kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," katanya.

Wali Kota Eri menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional daerah.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.