DPRD dan Pemkab Lamongan Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
DPRD dan Pemkab Lamongan resmi menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna. Bupati Yuhronur Efendi menekankan pentingnya transparansi fiskal daerah.
LAMONGAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Lamongan, Senin (6/7/2026).
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi. Langkah ini berhasil dicapai setelah melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan bahwa momentum ini bukan sekadar pemenuhan agenda rutin, melainkan bukti nyata berjalannya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurut pria yang akrab disapa Pak Yes ini, keharmonisan dan ketelitian kedua lembaga dalam membahas regulasi tersebut menjadi fondasi utama untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Lamongan.
"Mari kita maknai setiap proses yang telah dilalui ini sebagai ikhtiar kolektif antara Pemerintah Daerah dan DPRD," ujar Pak Yes.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan dan jajaran instansi terkait yang telah mencermati serta mendalami rancangan regulasi tersebut secara sungguh-sungguh.
Menjaga Keseimbangan Fiskal demi Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025. Di tengah tantangan ekonomi, Pemkab Lamongan dinilai konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dan penanganan isu-isu strategis.
Dari sektor hulu, realisasi pendapatan daerah dioptimalkan melalui tiga pilar utama, yakni penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengelolaan sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Keberhasilan optimalisasi pendapatan ini kemudian disalurkan kembali secara tepat sasaran ke sektor-sektor produktif. Pak Yes menegaskan, belanja daerah sepanjang tahun 2025 difokuskan penuh untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.
"Belanja infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi, hingga program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas kami," tuturnya.
Setiap Rupiah untuk Kejayaan Lamongan
Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Lamongan untuk memastikan tata kelola keuangan yang berorientasi pada hasil nyata (outcome-based). Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada kinerja, pemanfaatan, serta keberlanjutan pembangunan demi terwujudnya kejayaan Lamongan," kata Pak Yes.
Dengan disepakatinya Raperda ini, Kabupaten Lamongan siap melanjutkan tahapan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang transparan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
