SiLPA APBD Surabaya Rp516 Miliar Disorot, Banggar Pertanyakan Pinjaman Daerah
Banggar DPRD Surabaya mempertanyakan urgensi pinjaman daerah Rp220 miliar oleh Pemkot Surabaya di tengah adanya pembukuan SiLPA APBD 2025 sebesar Rp516 miliar.
SURABAYA – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya sebesar Rp516,896 miilar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.
Menurut Imam, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama tahun 2025. Terlebih pada tahun yang sama, Pemkot Surabaya tercatat memiliki pinjaman ke Bank Jatim sebesar kisaran Rp220 miliar.
"Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD," kata Imam, Kamis (9/7/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menilai SiLPA dalam jumlah besar dapat menjadi indikator belum optimalnya penyerapan anggaran. Mengingat realisasi belanja daerah pada tahun 2025 hanya berada di kisaran 85 persen dari target yang telah ditetapkan.
Rendahnya serapan anggaran pada sektor belanja modal dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. "Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda," ujarnya.
Pola Serapan Akhir Tahun dan Evaluasi Perencanaan
Imam menjelaskan, salah satu persoalan yang sering terjadi adalah lambatnya pelaksanaan program dan proyek pemerintah di awal tahun anggaran, sehingga banyak kegiatan baru dikebut menjelang akhir tahun atau tidak terlaksana sepenuhnya. Pola serapan yang menumpuk di akhir tahun ini berisiko memengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.
"Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risiko yang muncul bukan hanya anggaran tidak terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan yang bisa terdampak," terangnya.
Imam menambahkan bahwa proyek yang benar-benar siap harus segera dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya dirasakan masyarakat lebih cepat. Ia juga mencontohkan sejumlah program yang telah disetujui namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai jadwal.
"Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor. Ini yang akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SiLPA besar setiap tahun," tegasnya.
Meski demikian, Imam mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, ia berharap Pemkot Surabaya meningkatkan kualitas perencanaan ke depan.
"Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya," paparnya.
Tanggapan Wali Kota Surabaya
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dana tersebut memang harus tersedia sebagai modal operasional pemerintah pada awal tahun, terutama ketika penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.
"SiLPA itu memang harus ada. Karena pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masuk. Maka SiLPA itu wajib ada," kata Eri.
Menurut Eri, SiLPA digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pokok pemerintah daerah, mulai dari pembayaran utilitas, operasional pelayanan publik, hingga pemenuhan belanja wajib seperti pembayaran gaji pegawai.
"Kebutuhan wajib gaji terutama. Maka SiLPA itu harus ada, dan dihitung besaran SiLPA itu harus minimal sama dengan pengeluaran per bulan kebutuhan wajib," tandasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


