TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menegaskan komitmen memerangi praktik korupsi melalui pembaruan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami mengharapkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan Kemdikbud untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik kepada tuhan maupun kepada publik," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sambutan di Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Advertisement
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Mendikbud dan Ketua KPK Agus Rahardjo atas prakarsai KPK yang meliputi pendidikan antikorupsi, pertukaran data atau informasi, sistem pencegahan korupsi, implementasi "platform JAGA", serta pelayanan pengaduan masyarakat dan penertiban barang milik negara.
Muhadjir menyebut kesepahaman yang berlaku lima tahun ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi berbagai pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi, khususnya pada sektor pendidikan.
Kemdikbud telah memasukkan nilai-nilai karakter kuat dengan semangat antikorupsi ke dalam muatan mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan.
Menurut Muhadjir, pendidikan antikorupsi dikenalkan kepada peserta didik sedini mungkin agar tertanam ke dalam jiwa peserta didik untuk membentuk karakter integritas yang kokoh.
Pendidikan antikorupsi juga akan menyasar satuan pendidikan agar dapat meningkatkan tata kelola dan menjadi lembaga yang akuntabel.
"Kami sangat berharap pencegahan korupsi ada di Kemdikbud, kami hanya memacunya saja. Kami juga berharap dapat ditugaskan satgas khusus yang melibatkan wakil dari tiap unit-unit utama," ujar Agus Rahardjo. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Deasy Mayasari |
| Publisher | : Siska Febrina |
| Sumber | : Antara News |
